Sejumlah Anggota Komisi II DPR menilai keberadaan Ombudsman Republik Indonesia sangat dibutuhkan di daerah. Keberadaan lembaga yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik ini di daerah-daerah lain diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat  Komisi II dengan Ketua Ombudsman Antonius Sujata yang dipimpin Wakil Ketua Komisi Taufik Effendi didampingi Wakil Ketua Ganjar Pranowo dan Teguh Juwarno, Senin (1/2).

     “Ombudsman diperlukan masyarakat didaerah,” kata Taufiq Hidayat (F-PG).

            Menurutnya dengan keterbatasan yang dimiliki masyarakat di sejumlah daerah, keberadaan lembaga Ombudsman menjadi sangat vital guna mengawasi pelaksaan pelayanan publik. ”Kebutuhan di daerah sangat kuat,” jelasnya.

        Ia menilai dengan tingginya tingkat pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilakukan birokasi di daerah maka keberadaan lembaga ini sangat diperlukan.

         Hal senada diungkap AW Thalib (F-PPP) yang menilai sudah waktunya Ombudsman ada di daerah. Menurutnya dengan adanya lembaga itu di daerah maka pengaduan masyarakat setempat dapat dengan langsung ditindaklanjuti.

      ”Daerah-daerah ada kantor Ombudsman sehingga langsung dapat menindaklanjuti laporan masyarakat,” katanya.

        Lebih jauh, menurut Thalib, perlu ada penguatan terhadap lembaga ini. Ia berharap, Ombudsman tidak hanya sebatas menerima laporan masyarakat kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan rekomendasi.

            ”Pengaduan masyarakat tidak hanya sampai rekomendasi tapi sampai dengan tingkat hukum,” katanya.

           Sosialisasi Ombudsman

        Keberadaan Ombudsman sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik sampai saat ini belum diketahui masyarakat kebanyakan. Hal ini juga menjadi sorotan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR.

      ”Ombudsman sangat strategis dalam hal peningkatan pelayanan publik, namun masih banyak masyarakat yang belum tahu tugas Ombudsman,” kata Muslim (F-PD).

            Menurutnya, kedepan lembaga itu harus mempunyai langkah strategis dalam menjalankan tugas. Ia berharap lembaga itu tidak hanya sebatas menampung keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik.

         ”Selama ini masyarakat tidak mengetahui hasil kerja Ombudsman,” katanya.

         Lebih jauh, ia meminta supaya Ombudsman mensosialisasikan hasil kerja agar dapat diketahui publik. ”Sehingga ada dukungan dari publik,” ujarnya.

        Sementara itu Antonius Sujata dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa selama ini keluhan terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah masih menduduki peringkat paling atas. Ia menjelaskan bahwa selama tahun 2009, lembaganya mendapat 1237 pengaduan masyarakat. Hal itu naik 20 persen dibanding tahun sebelumnya.

            ”Selama ini pemerintah daerah yang paling banyak dilaporkan ke Ombudsman,” ujarnya.

       Selain pengaduan terhadap pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah, pelayanan yang diberikan Kepolisian, Lembaga Peradilan, Badan Pertanahan Nasional, Instansi dan Kementrian serta BUMN dan BUMD juga menjadi hal yang paling sering diadukan masyarakat.

       ”533 laporan tentang penundaan pelayanan atau tidak segera memberi pelayanan. 264 laporan tentang penyalahgunaan wewenang,” jelasnya seraya menambahkan per 31 Desember 2009, Ombudsman telah menangani pengaduan yang masuk hingga lebih dari sembilan puluh persen. (bs) foto:agung/DS