Wakil Ketua BKSAP Muhammad Najib mengatakan, terpilihnya Ketua DPR Marzuki Alie sebagai Presiden ke-7 dari Organisasi Parlemen Negara Islam (PUIC) dapat menjadi kebanggaan bersama bangsa Indonesia. "Terpilihnya Marzuki dapat mengangkat harkat martabat bangsa Indonesia di tingkat internasional dimana Indonesia sebelumnya dikenal sebagai negara pengirim TKI terbesar ke Timur Tengah,"terangnya saat Konferensi Pers di Ruang Pimpinan, Rabu, (3/2).

Menurut Najib, Indonesia memiliki peran strategis dalam pergaulan internasional diantaranya menjembatani ketegangan antara barat dengan dunia islam. "Indonesia ini sangat moderat sehingga dapat memainkan kartunya,"paparnya.

Selama ini, terang Najib, di masyarakat internasional muncul semacam phobia terhadap islam yang luar biasa. karena itu, Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia dipandang sebagai negara yang mampu mengimplementasikan demokrasi dapat memainkan perannya.

Dia menambahkan, Indonesia juga dapat memainkan peran dan posisinya dalam menarik investasi dan dana yang besar dari Timur Tengah. "Selama ini negara kita masih memprioritaskan investasi dari negara-negara barat, dan negara Asia seperti Taiwan, Cina, Malaysia, maupun Singapura. karena itu dengan terpilihnya DPR sebagai pemimpin parlemen negara islam maka dapat menjembatani komunikasi secara intensif dengan Timur Tengah,"terangnya.

Najib mengatakan, pandangan para pebisnis di Indonesia selalu mengaitkan negara timur tengah dengan Infak, sadaqah. padahal, jelasnya, mereka pengusaha timur tengah juga ingin melakukan investasi di bidang-bidang unggulan. "Parlemen Indonesia dapat berperan penting mempengaruhi pemerintah terkait hambatan-hambatan di perekonomian,"terangnya.

Sementara Ketua BKSAP Hidayat Nur Wahid mengatakan, Indonesia akan mendorong negara yang telah tergabung didalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) turut bergabung kedalam organisasi parlemennya. "Masih ada negara OKI yang belum tergabung didalam PUIC, seperti Brunei Darusalam, Nigeria, ada kurang lebih 6 negara yang akan kita ajak gabung,"terangnya.

 Hidayat menambahkan, bagi negara yang kurang aktif, Parlemen Indonesia akan mengajak negara tersebut untuk meningkatkan perannya di PUIC. "Kekuatan parlemen sangat berbeda dengan eksekutif, karena itu, kita akan menguatkan peran parlemen yang mendorong kemajuan bersama,"katanya.

Pada kesempatan tersebut, anggota BKSAP Satya W. Yudha dari Partai Golkar menilai Indonesia memiliki beban yang berat dalam memimpin PUIC karena itu, PUIC harus memiliki visi dan misi serta selalu mengikuti isu aktual terkini. "misalnya Kita bisa memainkan peran terhadap persoalan dunia seperti mengkritisi hasil copenhagen,"terangnya.

Yudha menambahkan, saat pertemuan Copenhagen negara berkembang tidak dapat menekan negara maju untuk mengurangi emisi karbonnya. karena itu, hal tersebut dapat menjadi momentum penting bagi PUIC untuk menyatukan visi dan misi bersama terkait persoalan dunia. "Kita mengharapkan Indonesia memiliki visi dan misi lebih aktual lagi, semoga leadership Indonesia di dalam PUIC dapat lebih terasa dibandingkan kepemimpinan sebelumnya,"tandasnya. (si)foto:doeh/parle/DS