Komisi VI Pertanyakan Keikutsertaan PT Jasa Marga dalam Proyek KA Cepat

29-03-2016 / KOMISI VI

Komisi VI DPR pertanyakan keikutsertaan PT.Jasa Marga dalam proyek kereta api cepat. Pasalnya, dalam rapat kerja yang juga dihadiri oleh PT.Istaka Karya, BUMN yang satu ini sempat mengalami periode kepailitian dikarenakan skema kerjasama yang mirip seperti kereta cepat.

 

Hal tersebut mengemuka pada saat Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR melakukan rapat kerja dengan PT.Jasa Marga dan PT.Istaka Karya di Hotel Gumaya, Semarang, Senin (28/3).

 

PT.Istaka Karya ini mengalami pailit dikarenakan gagal membayar hutang yang terlalu besar dan tidak tepat waktu, alasan direksi yang lama hutang itu digunakan untuk proyek-proyek pembangunan. Akibatnya, saat ini saham yang dimiliki Indonesia hanya 9 persen, disinyalir 81 persen jadi milik asing.

 

" Kepailitan yang terjadi pada PT. Istaka Karya ini bisa terjadi juga pada PT.Jasa Marga, walaupun tidak ada suntikan dana dari APBN, tapi kan sahamnya bukan punya kita, sama saja nantinya kita kehilangan aset, 4 BUMN kita dan 3 Bank BUMN yang menanggung dalam proyek kereta api cepat ini" kata Anggota Komisi VI Rieke Diah Pitaloka.

 

Ia juga mempertanyakan perhitungan dari PT.Jasa Marga kenapa bisa ikut serta dalam proyek kereta api cepat ini. Rieke lalu meminta kepada pimpinan rapat untuk menindaklanjuti hal ini pada rapat di DPR.

 

Hal senada juga dikatakan oleh Anggota Komisi VI Khilmi. Menurutnya, dengan kecepatan 200km/jam  dan waktu tempuh 60 menit tidak masuk akal jika harus berhenti di empat stasiun (Manggarai, Karawang, Walini dan Gedebage).

 

" Logika sederhana saja,  itu ngeremnya bagaimana dengan kecepatan seperti itu, saya khawatir dengan tingginya angka kecelakaan  nantinya. Jika kereta cepat Jakarta - Surabaya saya malah setuju" ujar politisi F-Gerindra.

 

Direktur Jasa Marga, Achiran Pandu Djajanto mengaku siap untuk memberikan data-data yang diminta untuk dilakukan pendalaman oleh Komisi VI dalam rapat selanjutnya di Jakarta. (jk,mp), foto : jaka/hr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...