Perbankan Harus Jeli Identifikasi Usaha Potensial Papua Barat

30-03-2016 / KOMISI VI

 

Pembangunan wilayah timur Indonesia merupakan salah satu fokus pemerintah saat ini. Peran perbankan sangatlah penting dalam menunjang program pemerintah tersebut. "Meskipun pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Papua Barat saat ini berkembang pesat, akan tetapi masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah lain di Indonesia," kata Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat pertemuan antara tim kunker Komisi VI dengan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BRI (Persero), BTN, dan Direksi Bank Pelaksana KUR, Selasa (29/3'2016) di Room Wajag 4, Swiss-Belhotel, Papua Barat.

 

Ia meminta kepada pihak perbankan harus jeli mengidentifikasi usaha potensial di Papua Barat. Pemerintah dan lembaga keuangan harus turut membantu dalam mempermudah akses usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan industri kecil menengah (IKM) ke bank.

 

"Dengan demikian iklim usaha di Papua Barat yang saat ini masih rendah bisa ditingkatkan," ujarnya. Masalah perkreditan di Papua Barat lanjut dia, tidaklah sederhana, akan tetapi bukannya tidak mungkin untuk diselesaikan. Karena percepatan akses keuangan daerah sangatlah dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlu merancang program yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pemerintah dan lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktifitas kegiatan ekonomi daerah. Salah satunya adalah dengan mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM dan IKM.

 

Bila hal tersebut dilakukan dan seluruh potensi sektor jasa keuangan diintegrasikan, maka struktur ekonomi daerah dapat diperbaiki. Dengan demikian pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan dan stabil dapat tercipta.

 

Menurut politisi PAN ini, bank merupakan perantara keuangan yang sangat penting menggerakkan roda perekonomian. Sebagai lembaga intermediasi, lembaga keuangan perbankan menyalurkan dana dari unit-unit surplus kepada para unit defisit yang akan digunakan untuk konsumsi, modal kerja dan investasi.
 

 

Ia berharap agar lembaga-lembaga keuangan yang ada dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian nasional umumnya dan Provinsi Papua Barat khususnya. (iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...