Komisi V DPR sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tabrakan antara pesawat Trans Nusa dengan Batik Air pada 4 April lalu di Bandara Halim Perdanakusuma.

“Kami Komisi V DPR sangat menyesalkan peristiwa tabrakan pesawat pada 4 April kemarin, dan hari ini kami datang ke Bandara Halim, untuk melihat lebih dekat kondisi pesawat Batik Air dan Trans Nusa yang bertabrakan,,”kata Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena di Bandara Halim, Jakarta, Kamis, (7/4/2016).

Dalam penjelasannya dihadapan wartawan, Bandara Halim ini memiliki tiga fungsi, “Bandara Halim ini adalah bandara enclave artinya bandara yang dimiliki militer tetapi digunakan oleh sipil, itu sudah dua fungsi dan fungsi yang ketiga yang sangat penting dan vital adalah bandara ini juga dipakai untuk kegiatan VVIP,”terang Michael.

Lebih lanjut, Michael memaparkan, dalam kegiatan international, presiden-presiden dari seluruh dunia take off dan landing di Bandara Halim, “Mestinya dengan adanya tiga fungsi tadi seharusnya aspek keamanan dan keselamatan sudah tidak harus dipertanyakan lagi,”tegasnya.

Terlebih lagi, menurut Michael, Bandara Halim tidak memiliki taxiway, “Salah satu kekurangan yang sangat vital, di bandara ini tidak memiliki taxiway, ini sangat fatal sekali apabila terjadi take off dan landing,”ujarnya.

Kedepan, tambahnya, dengan terjadinya peristiwa tabrakan ini, kedepan baik pemerintah, DPR dan AP II melakukan perbaikan-perbaikan yang sangat signifikan, lebih khususnya terhadap pelayanan bagi sipil, “Karena sipil itu kan banyak regulasi yang harus dipenuhi,”jelas politisi Demokrat ini.

Dalam peninjauannya, terang Michael, Komisi V belum bisa mengambil kesimpulan, siapa yang salah dalam peristiwa tabrakan ini, “Seperti yang kita minta kepada kepala KNKT, supaya bisa mengungkap apa yang menjadi penyebab dan kesalahan dari peristiwa kecelakaan pesawat itu, dan kedepannya agar tidak terulang lagi,”tandasnya.

“Bandara Halim adalah bandara VVIP, kita bisa bayangkan Presiden kita Jokowi take off dan landing disini, lalu ada peristiwa tabrakan ini, lalu muka kita, wajah kita, potret Indonesia itu didunia internasional mau diletakan dimana,”tambahnya.

Untuk itu, kata Michael, Komisi V DPR pun meminta kepada semua stakeholder, kedepannya untuk bisa melakukan koordinasi dan pembenahan secara permanen dan komprehensif sehinga tidak terulang kembali, “Jangan terulang lagi, sehingga wajah kita tidak akan tercoreng dimata internasional terlebih khususnya pada dunia penerbangan kita,”tegasnya.

Sementara itu, menurut Dirjen Perhungan Udara Suprasetyo saat mendampingi Komisi V DPR menjelaskan, dari kejadian senggolan antara pesawat Batik Air dan Trans Nusa sudah ditangani oleh KNKT, “Nanti kita menunggu hasil investigasi ini, rekomendasinya apa, kita siap akan melakukan perbaikan,”tegas Suprasetyo.

Tekait petugas yang bertugas saat kejadian itu, menurut Suprasetyo, dibekukan sementara, “Petugas yang di suspend sementara itu, petugas ATC ada 3 orang, petugas towing 2 orang, kemudian teknisi yang ada di pesawat Trans Nusa ada 2 orang,”jelasnya.

Untuk pilotnya, tambah Suprasetyo, di suspend maksimal 90 hari untuk penyelidikan, kemudian nanti tes kesehatan dan lain sebagainya sudah bisa dipenuhi akan di realese kembali.

Ditempat yang sama, Kepala KNKT Soerjanto ketika ditanya wartawan mengenai hasil investigasi KNKT, menilai masih terlalu dini, KNKT masih melakukan penyelidikan melalui pengumpulan data dan SOP, “Saya usahakan secepatnya,”tandasnya.

Sebelumnya, Tim Rombongan Komisi V DPR melakukan pertemuan tertutup dengan Dirjen Perhubungan Udara, AP II dan KNKT.

Rombongan Komisi V ke Badara Halim diikuti pula oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia (F-PKS), Sudjadi (F-PDIP), Sadarestuwati (F-PKS), Anthon Sihombing (F-PG), Daniel Mutaqien S (F-PG), Gatot Sudjito (F-PG), Anton Sukartono Suratto (F-PD), Willem Wandik (F-PD), Hanna Gayatri (F-PAN), Syahrulan Pua Sawa (F-PAN), Nurhayati (F-PPP), Ahmad H. M Ali (F-Nasdem), Fauzih Amro (F-Hanura), dan Miryam Haryani (F-Hanura).(nt), foto : odjie/hr.