Dukungan persetujuan terhadap penggabungan dua lembaga penyiaran publik (LPP) antara LPP Televisi Republik Indonesia (TVRI) dengan LPP Radio Republik Indonesia (RRI) mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Direktur LPP RRI yang dipimpin Hayono Isman (F-PD) didampingi TB Hasanudin (F-PDI Perjuangan) dan Agus Gumiwang Kartasasmita (F-PG), di ruang rapat Komisi I DPR, Senin (8/2).

Azwar Abu Bakar, anggota dari PAN secara tegas mendukung dan berikan apresiasinya terhadap penggabungan kedua LPP dimaksud. Dengan catatan untuk membenahi masing-masing hal tekhnis dan aset-aset yang dimiliki sehingga ketika penggabungan dilaksanakan sudah dapat berjalan dengan baik. “Tidak perlu tergesa terhadap penggabungan, tetapi benahi dahulu masalah internal masing-masing,” katanya.

Bahkan, anggota dari Fraksi Golkar Fayakhun Andriani dalam dukungannya terhadap penggabungan dua LPP ini langsung memberikan rekomendasinya kepada Direktur RRI Parni Hadi untuk menjadi direktur utama pertama penggabungan LPP, mengingat kredibilitas dan kemampuan yang dimilikinya.

Sedangkan Roy Suryo (F-PD) menilai penggabungan kedua LPP jangan sampai menghapuskan nama dari TVRI ataupun RRI, namun lebih kepada penggabungan management (teknis) nya saja.

“Biarkan dua lembaga tersebut tumbuh bersama dengan nama dan status yang tetap,” katanya. Ia pun juga menyoroti kinerja LPP RRI yang dinilai lebih baik daripada TVRI.

Terkait eksistensi kelembagaan LPP yang merupakan kewenangan dewan pengawas, dinilai Anggota Achmad Basarah (F-PDI Perjuangan) antara dewan pengawas TVRI dengan dewan pengawas RRI memiliki perbedaan mendasar dalam melakukan fit and proper test (seleksi) direkturnya.

Menurutnya, dewan pengawas RRI dalam melakukan fit and proper memang sesuai amanah dalam mencari pimpinan, tetapi kalau TVRI lebih kepada mencari anak buah sehingga timbul banyak permasalahan.

“Sekarang tinggal kuat-kuatan, kalau virus TVRI lebih kuat maka akan rusak sedangkan kalau virus RRI lebih kuat maka akan lebih baik,” katanya.

Menjawab pandangan Dirut LPP RRI terhadap rencana penggabungan, Parni Hadi mengungkapkan jika eksistensi kelembagaan LPP RRI merupakan kewenangan dewan pengawas.

Namun pihaknya meminta status kelembagaan RRI tetap berbentuk LPP dan perlu dibentuk Tim Pengkajian untuk mengkaji isu atau wacana penggabungan LPP RRI dan LPP TVRI.

“Penggabungan LPP RRI dan LPP TVRI bukan peleburan lembaga sehingga eksistensi RRI harus tetap ada,” ujarnya. Sebab masih memerlukan pengkajian yang cermat, dilakukan secara bertahap guna menghindari dampak negative yang ditimbulakan kepada berbagai pihak dan dalam berbagai aspek.

Penggabungan LPP RRI dan TVRI, tandas Hadi, seyogyanya dapat dilakukan dalam wujud operasional (programa dan produksi) siaran yang berpedoman pada efektivitas pemanfaatan teknologi, efisiensi pemanfaatan sumberdaya, peningkatan kualitas pelayanan kepada publik, peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan pegawai dengan menghindari PHK. (da) foto:agung/parle/DS