Kepesertaan BPJS Kesehatan Perlu Ditingkatkan

22-04-2016 / KOMISI IX

Komisi IX DPR menggelar  Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar kesehatan, Antono Suryoputro dan Prof Budi Hidayat, salah satunya untuk mendiskusikan  kepesertaan dan kemitraan dunia usaha dalam JKN (Jaminan Kesahatan Nasional).

 

Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri mengatakan, Kita memang ingin agar peserta mandiri terus bertambah, karena kita anggap peserta mandiri adalah mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar pelayanan kesehatan apalagi BPJS Kesehatan prinsipnya gotong royong.

 

”Oleh karena itu kita ingin bagaimana peserta mandiri bertambah, dan  pada saat tertentu PBI dapat berkurang dengan kemampun masyarakat untuk menjaga dirinya semakin meningkat,” ujaranya di Gednung Nusantara I, DPR, Jakarta, Kamis (21/4/2016).  

 

Lebih lanjut syamsul mengatakan, untuk menambah peserta mandiri perlu adanya langkah untuk memperbaiki pelayanan terlebih dahulu. “Karena terkadang masyarakat tidak mempersoalkan biaya selama pelayanannya baik,” tegasnya.

 

Selain itu, Komisi IX juga mencoba mendorong agar puskesmas terus diintergritasi sehingga kualitas pelayanan, sarana prasarana lebih baik dan SDM semakin bisa diandalkan, tingkat kepercayaan masyarakat pun meningkat.   

 

“Kita ingin bagaimana pelayanan kesehataan itu semakin dekat dengan rumah, traportasinya murah dan mudah dijangkau. Ini  tugas kita untuk membenahi puskesmas, agar masyarakat dapat terlayani dengan baik, dan beberapa penyakit sudah dapat diselesaikan dipuskesmas (FKTP) tanpa harus ke rumah sakit,”harapnya.

 

Selanjutnya ia mengatakan, masalah INACBG’s yang harus di review ulang, agar tidak merugikan Faskes tetapi dapat melayani masyarakat dengan palayanan yang terbaik. INACBG’s itu standard pembiayaan ditentukan oleh pemerintah untuk membayar fasilitas kesehatan yang melayani masyarakat, memang  banyak Faskes (Fasilitas Kesehatan) yang menyoroti hal ini bahwa INACBG’s itu terlalu rendah.

 

Nah inilah yang kita ingin dari para pakar yang kita undang hari ini, untuk membantu memberikan solusi bagaimana sebenarnya standard-standard harga yang ideal, agar tidak terlalu mahal  tetapi juga menarik bagi Faskes untuk bisa memberikan pelayanan yang  terbaik,” tuturnya.(rnm) Foto: Jay/od

BERITA TERKAIT
Rp71 Triliun untuk MBG Habis Sampai Juni 2025, Nurhadi: Perlu Dievaluasi Secara Reguler
19-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran...
Cegah Keracunan Berulang, Alifudin: Perkuat Pengawasan Kualitas Program MBG
18-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyoroti adanya kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa-siswi di SD...
Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Netty Aher: Pastikan Kartu BPJS Aktif
18-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah yang menyediakan pemeriksaan kesehatan...
Irma Suryani Tolak Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Dapat Diambil dari Cukai Rokok
16-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, tidak sepakat dengan usulan penggunaan dana zakat untuk program makan...