Terdapat simpang siur informasi terkait proses penyelamatan 10 anak buah kapal (ABK) WNI yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Mulai dari siapa yang paling berperan hingga apakah menggunakan uang tebusan atau tidak.

Terkait hal itu, anggota Komisi I DPR Djoko Udjianto mengatakan tidak mau berpolemik terkait hal tersebut. Menurut Politisi Partai Demokrat ini yang terpenting adalah 10 WNI yang disandera telah kembali dengan selamat. “Saya sangat mengapresiasi keberhasilan pemerintah dan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembebasan sandera 10 WNI,” ujar Djoko.

Terkait siapa yang paling berperan atau bagaimana prosesnya, Djoko mengatakan itu bukan masalah utama. “Yang paling utama adalah rakyat ingin melihat apakah negara hadir dan mampu melindungi keselamatan rakyatnya atau tidak,” papar Djoko.

“Sekarang pekerjaan rumah pemerintah selanjutnya adalah bagaimana menyelamatkan 4 WNI yang masih disandera dan nasibnya belum jelas,” sambungnya.

Empat WNI tersebut adalah ABK Kapal Henri yang menarik kapal tongkang Christi yang disergap  dan disandera oleh kelompok yang juga berafiliasi dengan Abu Sayyaf. Kapal itu dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina menuju Tarakan, Kalimantan Utara. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, pembajakan terjadi pada Jumat 15 April 2016 sekitar pukul 18.31 WIB.

Djoko mengingatkan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah kewajiban negara seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945.  “Ingat ya satu orang WNI yang terancam hidupnya di luar negeri itu sudah terlalu banyak, apalagi 4 orang WNI”. “One is too many,” kata Djoko.

Negara harus mengerahkan segala sumber daya yang dimilikinya untuk menyelamatkan empat sandera tersebut. Karena itu Djoko mendesak Kemlu sebagai leading sector perlindungan WNI di luar negeri agar semakin intensif berkomuniasi dan berkoordiansi dengan mitranya di Filipina. (hs)