Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan,bergulirnya isu pemanggilan Presiden di Pansus Angket Century jangan sampai menjadi polemik diantara Fraksi yang ada. "Ini lebih baik diputuskan terlebih dahulu di tingkat Pansus supaya ada keseragaman karena sekarang ini mekanisme yang kita sepakati Pansus memiliki wewenang untuk itu,"katanya saat diwawancarai oleh Wartawan, di Gedung DPR, Selasa, (9/2).

Menurut Pramono, Pansus lebih mengetahui dan memahami secara mendalam persoalan yang sebenarnya sehingga kalau Pansus mengusulkan untuk meminta penjelasan Presiden Pimpinan Dewan akan mengikuti saja apa yang diminta. "Ini tidak dibuat terlalu rumit karena persoalannya sederhana, kalau Pansus sepakat memandang perlu untuk meminta keterangan Presiden tentu Pimpinan DPR akan mengikutinya,"terangnya.

Menyinggung adanya dana skandal Century di Hongkong, Pramono mengharapkan Kepolisian dapat segera membuka dana tersebut guna keperluan penyelidikan. "Kita telah bertemu dengan pihak kepolisian, termasuk juga dengan KPK memang disebutkan bahwa ada dana sekitar Rp 11 Trilyun berupa paper (surat) yang ada di Hongkong.Tapi surat itu sampai hari ini tidak bisa dikatakan sebagai bagian yang bisa diambil oleh pemerintah RI, tetapi juga tidak bisa dicairkan oleh orang lain sebab dibloking oleh kepolisian RI,"tambahnya.

Sekarang ini, terang Pramono, Pansus harus berkonsentrasi terhadap penyelidikan aliran dana setelah bailout. "Sebenarnya aliran dana sebelum bailout perlu diketahui sebabnya kenapa bisa jatuh pilihannya kepada Bank Century,"terangnya. (si)foto:doeh/parle/DS