Panitia Kerja (Panja) Konektivitas Transportasi Laut Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/5/2016), yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena melakukan RDP dengan pakar guna mendapatkan masukan terkait transportasi laut.

Menurut Capt. Asnar Sitompul selaku praktisi transportasi laut yang sudah berkompeten memberikan masukan salah satunya dari segi keamanan dilaut yang merupakan titik awal dari pembangunan tol laut.

“Bukan langsung membangun beberapa pelabuhan dan fasilitasnya serta membangun banyak Kapal berbagai type, tetapi itu setelah Tol Laut nya lebih dahulu tertata rapi atau dilakukan bersamaan,”kata Asna Sitompul.

Disini Asnar pun menerangkan beberapa masalah yang perlu ia informasikan selama dirinya bertugas dilaut kepada Panja.

“Saat ini yang belum diinformasikan kepada masyarakat adalah penataan ulang atau evaluasi alur-alur laut pelayaran yang menjadi tol laut yang akan dilalui oleh kapal-kapal yang akan dibangun itu dimana akan menambah jumlah lalu lintas laut,”ujarnya.

Untuk angkutan laut, jelasnya, harus dievaluasi kondisi alur-alur pelayaran kita dari Barat hingga Timue atau Utara ke Selatan, “Karena itulah yang dimaksud poros maritim tersebut,”terang Asnar.

Untuk mengawasi dan mengatur ini, pungkas Asnar, harus ada SDM yang bterampil dengan peralatan yang canggih pula yang disebut stasiun radar pengamat dan pusat informasi untuk kapal-kapal atau disebut Vessel Traffic Information System (VTIS).

“Sejak lima tahun terakhir ini, sudah ada dibangun beberapa di perairan dan diselat selat, yang dimulai diselat Malaka, Selat Durian, Selat Bangka hingga laut Jawa, bahkan Pelindo II di Tpk sudah ada tetapi belum maksimal pelayanannya, dan sampai dimana berfungsinya,”tandas Asnar

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi V DPR Michael Wattimena dalam sambutannya mengingatkan bahwa pembentukan Panja Konektivitas Tol Laut Komisi V DPR yang dibentuk pada Mei 2015 lalu, dimaksudkan untuk merespon program pemerintah yang terkait dengan konektivitas transportasi laut di Indonesia, menggali akar permasalahan dan kelemahannya serta menganalisis strategi.

Seperti diketahui, untuk mendorong dan mengembangkan infrastruktur konektivitas transportasi laut ini, pemerintah berencana membangun 24 pelabuhan feeder dan 170 pelabuhan sub feeder. Ke-24 pelabuhan feeder ini akan dibiayai oleh BUMN, yaitu PT Pelindo. Sementara pembangunan 170 pelabuhan sub feeder akan dibiayai APBN.

Selain itu, pemerintah juga akan membangun 100 kapal perintis barang/penumpang sampai dengan tahun 2019. Dan untuk tahun 2015 dititikberatkan pada pembangunan 25 unit kapal perintis ukuran 2000 Gross Tonage (GT). Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 325 miliar untuk subsidi rute.(nt) foto : andri/hr.