Carut-marutnya pelaksanaan Pemilu 2009 menjadi perhatian sejumlah Anggota Komisi II saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris dan Hadar Gumay dari Cetro di ruang rapat Komisi II, Senin (15/2).

Pelaksanaan Pemilu 2009 yang diwarnai dengan sejumlah masalah seperti persoalan DPT dan tertukarnya kertas suara antar Dapil menjadi catatan pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Agun Gunandjar Sudarsa (F-PG) menilai ada tiga hal yang menjadi catatan Pemilu 2009.

Persoalan pertama, menurut Agun adalah sistem pemilu yang menjadi sangat rumit. Permasalahan penyelenggara Pemilu juga menjadi sorotan. Menurutnya penyelenggara Pemilu 2009 tidak kompeten.

“Penyelenggara Pemilu tidak baik, artinya tidak punya kompetensi,” katanya.

Lebih jauh, Agun Gunandjar menjelaskan, satu hal yang juga menjadi perhatian adalah persoalan biaya pelaksanaan Pemilu yang membengkak.

“Revisi UU Pemilu terhadap tiga hal ini harus diperhatikan,” katanya.

Agun menambahkan, terkait persoalan penyelenggara Pemilu, ia lebih setuju bila faktor kompetensi lebih dikedepankan. “Pegawai KPU yang spesifik dan berkompetensi dibidang itu,” ujarnya.

Taufiq Hidayat (F-PG) dalam pertemuan itu menilai pelaksanaan Pemilu 2004 merupakan yang terbaik yang pernah berlangsung di Indonesia. Menurutnya, seharusnya pelaksanaan Pemilu selanjutnya dapat lebih baik dari tahun tersebut.

“Tapi itu tidak terjadi, justru terjadi kemerosotan,” katanya.

Sementara itu Rusli Ridwan (F-PAN) menilai sebaiknya Bawaslu dilebur menjadi satu dengan KPU. Menurutnya, semua tindak pelanggaran Pemilu diserahkan keada aparat Kepolisian.

“Bawaslu dibubarkan dan dilebur ke KPU,” ujarnya.

Pengamat Politik LIPI Syamsuddin Haris menjelaskan bahwa kualitas penyelenggaraan Pemilu 2009 dapat dikatakan merosot dibandingkan pemilu lima tahun sebelumnya. “Kemerosotan ditandai kisruh Pemilu 2009 yang bersumber pada ketidaksiapan KPU secara umum, kualitas profesionalitas dan kompetensi para anggota KPU yang tak begitu baik dan manajemen penyelenggaraan Pemilu yang tidak terkoordinasi dan kepemimpinan KPU yang lemah,” ujarnya.

Hal senada diungkap Hadar Gumay yang menilai salah satu penyebab kekurangan dari Pemilu 2009 adalah dari sisi penyelenggara. (bs)