Sejumlah Anggota Komisi II menilai kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan membayangi sejumlah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar disejumlah daerah pada tahun 2010. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari dan jajaran Bawaslu yang dipimpin Ketua Komisi Burhanuddin Napitupulu (F-PG) didampingi Teguh Juwarno (F-PAN), Taufik Effendi (F-PD) dan Ganjar Pranowo (F-PDI Perjuangan), Rabu (17/2).

            Tidak ingin kekisruhan DPT Pilpres 2009 terulang kembali, dalam Raker tersebut, sejumlah Anggota DPR mendesak pemerintah untuk memperhatikan DPT Pilkada 2010. Rusli Ridwan (F-PAN) meminta supaya persoalan DPT dapat segera diselesaikan. “Harusnya DPT tidak jadi masalah, karena lima bulan untuk pemutakhiran data,” katanya.

            Menurut Rusli, permasalahan DPT semestinya tidak lagi terulang seperti saat pelaksanaan Pemilu Presiden 2009. Dengan dioptimalkannya PPS yang bekerja dari pintu ke pintu untuk memutakhirkan data pemilih, ia berharap tidak ada kekisruhan DPT dalam Pilkada 2010.

            “Saya berharap 2010 (Pilkada) tidak ada persoalan DPT,” katanya.

            Hal senada diungkap Basuki Tjahaya Purnama (F-PG) yang mendesak jajaran Kementrian Dalam Negeri dan KPU untuk memperhatikan DPT pada Pilkada 2010. Ia berharap dalam Pilkada tidak ada hak warga negara yang dilanggar.

            “Jangan sampai hak politik warga negara diabaikan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu Basuki berharap Pilkada 2010 dapat berlangsung bersih.

Persoalan DPT pada Pilkada 2010 juga menjadi sorotan Alexander Litaay (F-PDI Perjuangan). Ia meminta Menteri Dalam Negeri untuk meyakinkan Komisi II tidak ada permasalahan DPT pada pemilihan kepala daerah tahun ini.

“Ini soal negara menghargai hak warga negaranya,” tegasnya.

Sementara itu Taufiq Hidayat (F-PG) meminta Komisi II untuk lebih mengawasi pelaksanaan Pilkada 2010. Ia berharap dengan pengawasan yang dilakukan Komisi Pemerintahan Dalam Negeri DPR, Pilkada akan berjalan dengan jujur dan tidak menimbulkan efek negatif yang meluas.

Mneteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dihadapan Komisi II menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan perbaikan DPT. Menurutnya, pemerintah telah meminta daerah yang akan melaksanakan Pilkada untuk memperbaiki DPT.

“Kita maksimalkan daftar ini dengan baik,” katanya.

Ketua KPU Abdul Hafiz Anshari berharap Pilkada dapat berlangsung baik. Menurutnya dalam pemilihan kepala daerah tetap harus dilakukan pengawasan. “Jangan sampai Pilkada berjalan tanpa pengawasan,” ujarnya. (bs) foto:iwan/parle/DS