KOMISI VI DUKUNG PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI PRODUK DALAM NEGERI

17-02-2010 / KOMISI VI

Dalam rangka menghadapi menghadapi Asean Free Trade Agreement (AFTA) dan Asean China Free Trade Agreement, Komisi VI DPR RI mendukung Kementerian Perindustrian untuk melakukan trobosan dalam peningkatan daya saing industri produk dalam negeri.

            Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Tampubolon (F-P.Hanura), saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Rabu (17/2) di Gedung DPR, Jakarta.

            Trobosan itu melalui program restrukturisasi permesinan industri, fasilitas jaminan pasokan bahan baku industri, fasilitas kegiatan penghematan energi, pemberdayaan kelembagaan industri dan peningkatan kerjasama teknik, program revitalisasi gula, serta program restruskturisasi industri kecil dan menengah, TPT, Kulit, dan Produk kulit serta alas kaki.

            Selanjutnya, untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk-produk yang masih diimpor, Komisi VI meminta Kementerian Perindustrian membuat master plan dengan orientasi dan focus yang lebih jelas dalam memfasilitasi tumbuhnya industri yang memproduksi produk-produk yang sangat dibutuhkan bangsa.

            Selain itu, berdasarkan realisasi pelaksanaan (DIPA) Kementerian Perindustrian dalam APBN 2009 mencapai Rp.1.420.512.743.000,- atau sebesar 80,57% dari DIPA TA 2009 sebasar Rp.1.762.979.962.000,- , Komisi VI mendesak Kementerian Perindustrian melakukan koordinasi percepatan program dan mengoptimalkan penggunaan anggaran Tahun 2010 sebesar Rp.1.665.116.721.000,- sehingga target kebijakan, program, dan kegiatan dapat tercapai. (as)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...