Legislator Kritik Menpan-RB Soal Larangan Penggunaan Mobil Dinas

14-07-2016 / KOMISI II

 

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan menilai tak layak seorang pejabat negara sekelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi meminta bawahannya tidak memakai kendaraan dinas untuk mudik pulang kampung. Sementara sang Menteri Yuddy yang meminta bawahannya taat aturan, malah dirinya sendiri menggunakan mobil dinas mudik lebaran.

 

“Kalau di keluarga kami diajarkan, sebelum tunjuk kepala orang, lihat dulu diri sendiri. Saya sepakat PNS dilarang mudik pakai mobil dinas, tapi kan ironi kalau menterinya yang memberi aturan justru memakai mobil dinas sewaktu mudik. Tidak soal apakah pakai patwal apa tidak, memakai mobil dinas bukan untuk keperluan kedinasan sebaiknya tidak dilakukan,” jelas Arteria saat dihubungi, Selasa (12/07/2016).

 

Politisi PDIP ini meminta Menteri Yuddy menjadi teladan bagi bawahannya yang ada di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Apalagi, lanjutnya, seorang pejabat harus menjalankan aturan yang ada sebagai pelaksana regulasi.

 

" Jadilah figur yang bisa dicontoh, bukan sekadar membuat aturan, apalagi selevel menteri. Apa iya di rumahnya gak ada mobil pribadi, beda dengan PNS, jangan-jangan mobil dinasnya hanya itu yang jadi mobil satu-satunya. Kalau hanya satu, kami sepakat untuk gunakan mobil dinas itu,” katanya.

 

Ia mencontohkan, anggota DPR RI sebagai pejabat negara yang selevel dengan menteri tidak pernah meminta kepada negara untuk mendapatkan fasilitas termasuk menggunakan patwal. Alasannya, dengan menggunakan patwal hanya mengganggu rakyat termasuk membuat jalan semakin macet.

 

“DPR saja yang berdasarkan ketentuan aturan perundang-undangan, hak protokolernya seharusnya selevel menteri. Kami tidak pernah ngotot untuk mau disejajarkan dalam konteks pemberian fasilitas. Saya ke kantor pun kadang bawa mobil sendiri, tak kepikir patwal-patwalan yang justru bikin rakyat marah dijalan,” sambungnya.

 

Alasan itu pula, ia meminta kepada pembantu Presiden Joko Widodo untuk sensitif terhadap kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Di mana masyarakat ditimpa berbagai kesusahan, termasuk musibah dan krisis yang berkepanjangan. Sehingga sebagian rakyat Indonesia untuk makan dan bertahan hidup saja sangat lah susah, mereka harus berjuang untuk sesuap nasi.

 

“Saya pikir Menpan juga harusnya lebih sensitif, mawas diri, mampu untuk dicontoh. Apalagi dia kan harusnya jadi motor revolusi mental. Apa sih yang sudah kita kerjakan baik di dewan apalagi di kementrian? Apa seimbang tidak dengan banyaknya fasilitas yang rakyat sudah berikan dengan hasil yang sudah kita perbuat untuk rakyat?” tanya Arteria.

 

Menurutnya, dari kejadian tersebut semua pihak harus ikut merenungkan bahwa republik ini dalam kondisi sulit. Politisi yang dikenal vocal ini mengusulkan agar pejabat negara mengurangi menggunakan fasilitas negara pada keperluan pribadi untuk meringankan beban negara.

 

“Sudah saatnya mengurangi beban negara, setidaknya menteri yang bersangkutan tidak pakai mobil dinas untuk mudik karena sikap itu akan dicontoh banyak PNS di lingkungan pemerintahan. Bila larangan itu dipatuhi, bisa puluhan ribu mobil dinas akan terselamatkan, minimal kita akan hemat untuk biaya perawatan yang tidak sedikit juga jumlahnya,” pungkasnya. (as) foto : Runi/mr.

BERITA TERKAIT
Tunggu Arahan Presiden, Pemindahan ASN ke IKN Tidak Perlu Grasah-Grusuh
12-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Ali Ahmad menegaskan pemindahan Aparatur Sipil Negara harus tunggu arahan Presiden Prabowo...
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...