Komisi VII DPR kembali menunda Rapat Dengar Pendapat dengan jajaran Direksi PT. Pertamina, Senin (16/2). Penundaan tersebut dikarenakan adanya surat dari PT. Pertamina kepada Komisi VII DPR yang berisi kekecewaan PT. Pertamina atas jalannya RDP pada Selasa 10 Februari yang lalu. Surat yang ditandatangani Sekretaris Perseroan PT Pertamina, Toharso, menyatakan bahwa Komisi VII DPR telah menyimpang jauh dari pokok bahasan rapat, termasuk penunjukan Dirut dan Wakil Dirut PT. Pertamina yang baru. Atas isi surat tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR yang memimpin RDP tersebut Sonny Keraf menyatakan kekecewaannya dan membatalkan RDP tersebut. Dalam kesempatan itu, Sonny menegaskan bahwa surat yang dilayangkan Pertamina sangat menyinggung Komisi VII DPR. “Surat ini sangat menyinggung hati Komisi VII DPR karena disalahkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan,” tegas Sonny seraya menunjukan surat dari Pertamina kepada seluruh Anggota Komisi VII yang hadir. Anggota Komisi VII dari Fraksi PAN Alvin Lie menyatakan selama ini tidak pernah Presiden atau Menteri berani membatasi hak Dewan untuk bertanya kepada pejabat pemerintah. Karena itu Alvin meminta kepada jajaran PT. Pertamina untuk banyak belajar mengenai hak-hak Dewan yang sudah diatur dalam undang-undang. “Dewan berhak mengajukan pertanyaan apapun sesuai dengan fungsinya,” ujar Alvin. Alvi Lie juga mengusulkan agar DPR segera mengirim surat kepada Presiden yang berisi bahwa Komisi VII DPR tidak bisa lagi bekerjasama dengan PT. Pertamina sampai seluruh jajaran Direksi Pertamina diganti. Anggota Komisi VII lainnya, Burhanudin Burmaras (F-PD) mengatakan, dirinya sangat kecewa atas surat yang dilayangkan Pertamina. Menurutnya, apa yang dilakukan oleh Komisi VII DPR pada RDP yang lalu merupakan suatu proses berdemokrasi. “Jajaran Pertamina harus lebih banyak belajar lagi tentang berdemokrasi,” kata Burmaras. Karena itu, berdasarkan desakan dari seluruh Anggota Komisi VII DPR yang hadir, Sonny Keraf menghentikan RDP dan langsung melakukan Rapat Internal Komisi VII.(ol)