Komisi IX Kecewa atas Ketidakhadiran Plt Gubernur Sumut

03-08-2016 / KOMISI IX
 
 
 
Tim Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI mengungkapkan kekecewaanya kepada Plt. Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi, kekecewaan ini meluap karena yang bersangkutan tidak hadir saat pertemuan Tim Kunker Komisi IX di kantor Pemerintah Provinsi Sumut dengan satuan kerja perangkat daerah dan dinas, instansi dalam ruang lingkup kerja Komisi IX. 
 
 
Padahal surat pemberitahuan kunker sudah dilayangkan sejak dua minggu yang lalu. Akibtanya Tim Kunker Komisi IX yang dipimpin Saleh Partaonan Daulay memutuskan untuk langsung meninjau dinas dan instansi kesehatan dan ketenagakerjaan yang ada di Medan. 
 
 
"Sebetulnya kan mereka yang tidak mau menyampaikan aspirasi, kita kan mau menyerap. Tapi kalau tidak datang kita langsung kunjungan saja. Siapa tahu nanti di lapangan ada temuan-temuan yang bisa jadi referensi Komisi IX," ungkap Saleh sesaat setelah membatalkan rapat di Kantor Pemprov Sumut, Selasa (2/8/2016). 
 
 
Sebelumnya, kekecewaan diungkapkan Anggota Dewan dapil Sumut II Marwan Dasopang, sebagai wakil rakyat yang terpilih dari daerah ini dia sangat menyayangkan sikap Gubernur Sumut yang tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada DPR.
 
 
"Kita ke sini menyambangi Gubernur Sumatera Utara, kita ingin melihat dan memfasilitasi gubernur, kita kecewa dia tidak ada. Ini seolah-olah jadi beban dia, padahal kita ingin membantu dia," tandasnya. 
 
 
Padahal dengan pertemuan dan dialog langsung dengan Anggota DPR, Pemprov Sumut bisa membahas bagaimana alokasi anggaran untuk daerah ini. 
 
"Di samping kita di Komisi IX kita juga duduk di Badan Anggaran DPR, yang menentukan trasfer daerah. Trasfer daerah itu ditentukan oleh Badan Anggaran. Kita akan evaluasi nanti," tegas Marwan.
 
 
Anggota Komisi IX lainya Andi Fauziah Pujiwatie Hatta juga kesal dengan ketidakhadiran gubernur. Sedangkan alasan yang disampaikan oleh staf Gubernur Sumut, ketidakhadirannya karena sedang di Jakarta dan setelah itu langsung bertolak ke Bejing. (eko,mp) Foto : eko/mr.
BERITA TERKAIT
Rp71 Triliun untuk MBG Habis Sampai Juni 2025, Nurhadi: Perlu Dievaluasi Secara Reguler
19-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menekankan pentingnya perhatian bersama antara Pemerintah dan DPR RI terkait anggaran...
Cegah Keracunan Berulang, Alifudin: Perkuat Pengawasan Kualitas Program MBG
18-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menyoroti adanya kasus keracunan massal yang dialami 50 siswa-siswi di SD...
Dukung Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis, Netty Aher: Pastikan Kartu BPJS Aktif
18-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah yang menyediakan pemeriksaan kesehatan...
Irma Suryani Tolak Dana Zakat untuk Makan Bergizi Gratis, Dapat Diambil dari Cukai Rokok
16-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani, tidak sepakat dengan usulan penggunaan dana zakat untuk program makan...