Komisi VI meminta kepada Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperluas akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan memonitor capaian dari Bank Pelaksana KUR serta melakukan evaluasi untiuk mendorong Bank pelaksana KUR agar dapat menurunkan tingkat suku bunga.

            Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, dengan Menteri Koperasi dan UKM Syarifudin Hasan, Senin (22/2), di gedung DPR, Jakarta.

            Selanjutnya, Komisi VI DPR RI meminta agar kebijakan One Village One Product (OVOP) lebih diperjelas dengan roadmap kementerian Koperasi dan UKM sehingga perincian jumlah target desa, produk unggulan per daerah, serta target tenaga kerja yang dapat diperkerjakan menjadi lebit focus.

            Kementerian Koperasi dan UKM diharapkan mempercepat program penjaminan simpanan masyarakat melalui Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Simpan Pinjam, dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi.

            Selain itu, Komisi VI mendukung upaya pemberdayaan UMKM atau pedagang pasar tradisional dengan melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional yang diprogramkan kementerian dalam tahun anggran 2010.

            Untuk meningkatkan koordinasi dengan kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan didesak mencari langkah terobosan pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang saat ini dikelola kementerian BUMN.

            Komisi VI meminta Menteri Koperasi dan UMKM untuk segera mengajukan kepada DPR RI draft RUU Lembaga Keuangan Mikro. Dan Draft revisi Undang-Undang tentang Koperasi serta Naskah akademiknya.

            Komisi VI juga mendorong program pemberian kredit bagi usaha sarjana serta meminta Pemerintah untuk melaksanakan Konsep Perluasan Program Diklat dan Pendidikan Vocational bagi pelaku UKM sebagaimana tertuang dalam BAB VI Pasal 19 UNDANG-UNDANG No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. (as)