DPR menyambut positif dilebarkannya jalan perbatasan RI - Republik Demokrasi Timur Leste (RDTL) ruas Mota Ain - Metamauk demi menjaga keutuhan NKRI. "Pelebaran jalan perlu diperjuangkan bersama, dan kami usahakan," ujar Ketua Tim Kunker Komisi I DPR ke Nusa Tenggara Timur TB Hasanuddin (F-PDI Perjuangan) dalam pertemuan dengan Bupati Kabupaten Belu Joachin Lopez, Selasa (9/3).

Selain untuk peningkatan perekonomian daerah perbatasan, jalan dinilainya, sebagai langkah strategis menjaga stabilitas ketahanan RI.
"Kami akan koordinasikan bersama dengan komisi terkait antara," katanya.

Irwan Prayitno, anggota dari F-PKS yang juga duduk di Badan Anggaran menuturkan akan memperjuangkan anggaran melalui dana alokasi khusus (DAK) ataupun dana alokasi umum (DAU). Menurutnya, semestinya untuk wilayah perbatasan bisa mendapatkan dana plus.

 "Terkait anggaran terbatas dapat dimaklumi namun bagaimana bisa mengaplikasikannya sebaik mungkin. Sedangkan pusat hanya kasih ide-ide," ujarnya.

Mengenai infrastruktur, kata Irwan, perbatasan harus dikedepankan karena menyangkut aspek keamanan. "Kita dukung pemberian anggaran dengan koordinasi melalui Komisi V untuk infrastrukturnya dan Menhan untuk ketahanannya," katanya.

Lebih lanjut Irwan mengungkapkan kekuatirannya jika RDTL lebih maju akan terjadi eksodus akibat kurangnya perhatian terhadap daerah perbatasan. "Perbatasan harus menjadi perhatian bersama," tegasnya.

Hal senada diungkap Achmad Basarah (F-PDI Perjuangan), yang mengkuatirkan akan terjadi yurisprudensi politik dari provinsi-provinsi lain untuk memerdekakan diri jika negara tetangga lebih maju. Ia mencontohkan Kota Belu, Mota Ain dan Atambua. Bila dalam waktu lima tahun mendatang RDTL lebih maju dari sekarang dan telah terang benderang, sementara wilayah RI masih gelap maka bencana akan datang.

RDTL, menurut Basarah, adalah perbatasan yang sangat menarik karena perbatasan dari wilayah itu adalah hasil produk pertama reformasi. "Jangan dijadikan proyek percontohan. Memerdekakan diri dari NKRI adalah bukan pilihan terbaik," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Belu Joachin Lopez, mengungkapkan pesimistisnya terhadap kurang perhatiannya kepada wilayah perbatasan. Dilain pihak, Presiden telah menuturkan program tentang perbatasan yang sangat bagus namun belum terealisir.

"Hingga saat ini belum terealisir dan tidak ada perhatian apapun terhadap perbatasan," tegasnya.

Ia menilai, kebijakan perbatasan yang selama ini berjalan lebih banyak seperti belas kasihan. "Kami sangat malas sebenarnya mengikuti peraturan perundang-undangan masalah perbatasan, karena hingga kini tidak berkelanjutan," ujarnya.

Bantuan khusus untuk pengembangan jalan perbatasan terkesan diberikan sedikit demi sedikit, bahkan untuk membuat sebuah jalan diperlukan waktu lima belas tahun.
Oleh sebab itu, Joachin mengusulkan rencana pengembangan jalan perbatasan RI-RDTL ruas Mota Ain hingga Metamauk seluas 212,35 Km untuk periode 2010 - 2013.
Luas jalan tersebut dibagi untuk peningkatan status jalan seluas 186,35 km sedangkan untuk pembukaan jalan baru seluas 26 km.

"Total dana yang dibutuhkan sebanyak 43,6 milyar," katanya.

Sehingga pembangunan infrastruktur jalan lintas perbatasan perlu dipercepat untuk membuka jaringan pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mendukung pengawasan pertahanan keamanan oleh masyarakat sendiri.
Kabupaten perbatasan, sebagai beranda terdepan pasca konflik, menurutnya perlu mendapat skor khusus dalam perhitungan dana perimbangan DAK khusus.

"Pembangunan wilayah perbatasan jangan dilihat dalam kacamata untung rugi membangun wilayah kecil, terpencil, penduduk sedikit atau tidak berpotensi. Harus dilihat sebagai kerangka yang luas," tegasnya. (da).