Komisi VI Dorong Potensi Usaha Kain Tenun Sultra

28-09-2016 / KOMISI VI

 

 

Anggota Komisi VI DPR Siti Mukaromah berharap kedatangan para anggota Dewan ke Sulawesi Tenggara dapat menjadi motivasi bersama, baik bagi pelaku usaha kecil, Koperasi, maupun para Birokrat, agar terus mendorong, mendampingi, dan mengawal  program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat hingga daerah. Hal itu perlu dilakukan melalui program yang masiv sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti UKM masyarakat Sultra yang mengangkat potensi kain tenun.

 

“Kain tenun di Sulawesi Tenggara merupakan hal yang bagus dan perlu kita dorong agar eksistensinya menjadi lebih baik, supaya dapat benar-benar berdaya dan mampu mendongkrak ekonomi kerakyatan yang ada di Provinsi ini,” ucap Siti Mukaromah di Kendari, Sultra, Selasa (27/09/2016).

 

Siti menyatakan, Komisi VI telah melihat realita di lapangan yang berkaitan dengan masalah Koperasi dan UKM. Koperasi dengan beberapa aktifitasnya, baik Koperasi simpan pinjam maupun Koperasi untuk bantuan usaha kecil menengah.

 

Pada kunspek tersebut, Komisi VI mendapatkan informasi bahwa ada beberapa Koperasi yang telah mendapatkan bantuan pinjaman LPDB, dan mereka juga dapat mengakses masalah KUR dan lain sebagainya.

 

“Sepanjang Koperasi itu sehat dan bagus, maka secara prosedur dapat melakukan akses terhadap adanya LPDB tersebut. Dari paparan yang kita dapat, keberadaan beberapa Koperasi itu cukup  sehat setelah mereka mendapat bantuan pinjaman dari LPDB,” jelasnya.

 

Menurutnya, hal itu perlu didukung agar yang mendapatkan kesempatan bukan hanya satu atau dua Koperasi, melainkan banyak Koperasi dan usaha kecil menengah lainnya yang ada di negara kita. (dep,mp) Foto : Ryan/mr.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...