Ketersediaan obat di Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) masih menjadi perhatian Komisi IX DPR. Pasalnya masih banyak pasien yang harus menebus obatnya sendiri dan kekosongan ini juga yang dianggap Komisi IX memicu adanya obat dan vaksin palsu atau ilegal, Hal ini dikemukakan Ketua IX DPR Dede Yusuf saat RDP dengan BPJS Kesehatan dan LKPP.

“Adanya e-Katalog menyebabkan kompetensi antar produsen obat, mereka  harus banting harga dengan volume tidak ada yang tahu berapa podium yang dapat dimenangkan dalam LKPP.  Padahal kita tahu 98 persen bahan obat impor dan untuk membuatnya mahal. Makanya dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) harus dipahami betul,”katanya di Gedung DPR, Senayan, Selasa (4/10/2016).

Menanggapi hal ini menurut Dede Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) perlu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan  dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mengetahui obat yang diberlukan secara aktual.

“Mereka perlu duduk bersama untuk mencari kebutuhan nasional berapa dan akan diisi oleh apa baru di lelang, karena prdusen obat tidak akan stok bahan baku. Ini juga agar mereka tidak banting-bantingan harga atau mereka mampu membuat obat dalam waktu dekat. Salah satu permasalahannya adanya obat palsu kan karena faktor kekosongan, ini tidak boleh terjadi karena rakyat kita butuh obat,”ujarnya.

Lebih lanjut, Politisi Demokrat ini mengatakan, terkait masalah BPJS masih bayak pembayaran yang terlambat juga menjadi perhatian. Karena saat ini diketahui peserta BPJS Kesehatan ada 170 juta sementara yang rutin membayar iuran hanya 40 persen.  Akibatnya, BPJS terkesan mengejar popularitas ingin sebanyak-banyaknya peserta tapi tidak ada yang bayar.

“Panja BPJS dulu pernah meminta untuk fokus kepada pelayanan karena di seluruh dunia tidak ada sebanyak ini, Amerika saja hanya 45 juta peserta, jadi bisakah BPJS tidak berambisi menambah peserta tetapi perbaiki pelayanan. Memang 2019 harus seluruh warga negara Indonesia tetapi perbaiki dulu pelayanannya,”tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX Siti Masrifah mengatakn terkait kekosongan obat, BPJS Kesehatan harus bekerjasama dengan beberapa apotek untuk memudahkan pasien mendapatkan obat.

“Walaupun hanya melakukan pembiayaan bukan berarti BPJS tidak mempunyai wewenang untuk kerjasama dengan beberapa apotek untuk memudahkan pasien mendapatkan obat, ini harus menjadi tanggung jawab BPJS jangan hanya melemapar tangan saja,”tuturnya.

Dalam pengadaan obat, Pemerintah diberi kekuasaan dalam penyusunan RKO tetapi ternyata ada selisih tidak sesuai kebutuhan aktual sekitar 30-40 persen. e-Katalog juga menjadi masalah karena sistem rembes sehingga mereka membuat sesuai pemesanan. Kelemahan-kelemahan tersebut diperbaiki.

Anggota Komisi IX Irma Suryani juga mengatakan terkait maslah ini, BPJS seharunya ikut mengawasi turun langsung dan berkoordinasi dengn RS dan FKTP. “Agar mereka tidak mengambil kapitasinya saja, kejadian ini tidak satu kali saja, ini tidak wajar, direktur pelayanan harusnya bertanggung jawab terkait hal ini. Ini kan menjadi modus untuk mendapat kapitasi saja,”tegasnya.(rnm)/foto:kresno/iw.