Anggaran Parlemen Harus Independen
10-10-2016 /
B.U.R.T.
DPR RI sudah sejak lama mengusulkan agar alokasi anggaran untuk legislatif dikelola secara mandiri dan indevenden, terpisah dari eksekutif. Wacana ini terus disuarakan oleh DPR, terutama lewat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI kepada publik.Wakil Ketua BURT DPR Agung Budi Santoso menyampaikan hal ini usai melakukan pertemuan sosialisasi rencana strategis (Renstra) DPR di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (6/10). “Anggaran parlemen di banyak negara terpisah dari anggaran eksekutif. Kami harus punya anggaran sendiri dan kami kelola sendiri. Tapi, tetap ada laporan yang transparan. Nanti kami buat bagaimana sistemnya, karena kami lembaga yang unik dan berbeda dengan eksekutif.”
Menurut Agung, sebagai lembaga legislatif, DPR punya karakter yang berbeda dengan eksekutif. DPR merupakan lembaga politik yang sangat dinamis. Adalah ironis, ketika DPR mengawasi kinerja keuangan pemerintah, tapi anggaran lembaganya sendiri diatur pemerintah. Ditambahkan politisi Partai Demokrat ini, indevendensi DPR juga harus diterapkan pada sistem kepegawaian.
“Sistem kepegawaian juga harus indevenden. Di beberapa negara, pegawai parlemen itu terpisah dari pegawai eksekutif. Kami ingin betul-betul mandiri. Yang dinamakan kemandirian anggaran dan kepegawaian itu sekarang tidak ada. Hanya ada kemandirian perencanaan. Penggunaan dan pelaporannya kami masih disetir oleh eksekutif,” ungkap Agung lebih lanjut.
Pada bagian lain, anggota Komisi V DPR ini, menyampaikan citra buruk yang kerap dilontarkan masyarakat terhadap DPR. Selama ini, sambung Agung, masyarakat hanya mendapat informasi negatif dari media massa. Sisi positifnya tak pernah terpublikasi dengan baik kepada masyarakat luas. DPR hanya terbantu oleh media internalnya untuk menyampaikan apa saja yang sudah dilakukan.
“BURT berperan menyusun strategi pencitraan. Kami dibantu oleh kehumasan DPR untuk menyampaikan apa yang kami perbuat. Yang jelek katakan jelek, yang bagus katakan bagus. Kami juga tidak ingin dikasih ‘bedak gincu’ supaya cakep. Kami ingin apa yang dikerjakan sekarang ini tersampaikan kepada rakyat dan rakyat melihat kerja kami. Kami sangat terbantu dengan TV Parlemen dan Parlementaria yang selalu menyampaikan hasil-hasil rapat di setiap komisi,” ujar Agung.
Dikatakan Agung, ketika para anggota dewan rapat merumuskan kebijakan hingga pukul 02.00 dini hari, tak ada media yang memberitakan. Hanya TV Parlemen dan Parlementaria yang setia meliput hingga rapat selesai. “Selama ini yang jelek-jelek saja yang disorot. Inilah yang membuat persepsi masyarakat sangat buruk pada DPR. Jangan bad news is good news dijadikan pedoman,” seru Agung.
Sementara itu, Agung sendiri memimpin langsung delegasi BURT untuk melakukan sosialisasi Renstra DPR RI kepada jajaran Pemprov Jatim, para akademisi, dan sekretariat DPRD setempat. BURT menyampaikan hasil-hasil kinerja selama setahun sekaligus rencana strategi ke depan. Pertemuan ini juga, tutur Agung, ingin menyerap perspektif lebih konkrit dan tajam dari publik untuk mengevaluasi Renstra dan memberi masukan untuk Renstra berikutnya. (mh) foto:husen/mr.
