DPR RI Harus Mandiri dan Independen
10-10-2016 /
B.U.R.T.
DPR RI harus mandiri dan indevenden mengelola sistem anggaran dan kepegawaiannya. Sangat tidak pantas, ketika parlemen diatur pemerintah dalam mengelola anggaran dan kepegawaiannya.Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rendy Lamadjido menegaskan hal tersebut di Surabaya, usai mengikuti acara sosialisasi Renstra DPR di Kantor Gubernur Jatim, Kamis (6/10). “Dari dulu memang kami menginginkan itu. Di negara lain, tidak pernah ada anggaran parlemen diatur pemerintah. Sejak 2005, saya sudah munculkan untuk melakukan perubahan. Tapi belum disetujui oleh pemerintah.”
Kemandirian dan indevendensi parlemen menjadi keniscayaan. Legislatif bukan bawahan eksekutif yang harus taat pada aturan main eksekutif. Bahkan, untuk urusan pegawai, parlemen juga punya indevendensinya. “Saya kira seperti di Amerika, seorang sekjen parlemen adalah orang profesional yang indevenden. Bukan orang pemerintah yang ditempatkan di parlemen,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Selama DPR belum memiliki kemandirian dan indevendensinya, selama itu pula semua urusan rumah tangganya dikendalikan pemerintah. “Kalau tidak indevenden dalam pengelolaan anggaran dan pegawai, akirnya kita mau tidak mau mengarah pada kepentingan pemerintah. Kalau tidak memenuhi keinginan pemerintah, bisa diembargo,” keluh Rendy.
Sementara berbicara Renstra DPR, Rendy mengatakan, masyarakat perlu banyak mengetahui capaian yang sudah dihasilkan para anggota dewan. Renstra merupakan acuan strategi dan rencana kerja DPR. “Kita perlu membuat Renstra 2017-2019 agar kinerja DPR terukur. Masyarakat juga bisa menilai dan mengawasinya. Setiap kali kunjungan kerja, kita dapat masukan dari para akademisi bagaimana mencapai tujuan DPR yang modern, DPR yang berwibawa, DPR yang transparan, dan DPR yang jadi mitra masyarakat.”
Salah satu strategi mempublikasikan Renstra DPR adalah dengan memberdayakan TV Parlemen dan Website DPR. Ini bisa membantu masyarakat mengetahui apa saja yang sudah dikerjakan DPR. “Cuma kadang kinerja yang baik itu tidak pernah ditampilkan oleh media publik. Kadang ada kinerja satu anggota yang buruk, langsung diekspose. Sementara yang bekerja efektif tidak pernah diekspose,” ungkap anggota Komisi V DPR itu. (mh) foto:husen/mr.
