Keterbatasan jangkauan siaran serta terbatasnya sarana dan prasarana penyiaran di perbatasan menjadi salah satu penghambat penyebaran informasi. Sehingga perlu diperlukan sebuah kebijakan secara politik maupun fisik dari pusat.

“Kami akan memanggil instansi terkait untuk bertanggungjawab terhadap persoalan yang terjadi di perbatasan,” ujar Guntur Sasono, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Demokrat yang mengikuti kunjungan kerja ke Provinsi NTT, kemarin.

Melihat area Republik Demokrasi Timor Leste (RTDL), ungkapnya, walaupun tidak menguntungkan tetapi secara strategis mempunyai kepentingan tingkat internasional yang bisa dijadikan sebagai perebutan kepentingan. Dengan demikian, pihaknya sepakat supaya wilayah perbatasan bisa mendapatkan perkuatan secara politik.

Sedangkan Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan) menilai pentingnya peranan pers sebagai panglima perang di bidang komunikasi politik antara NKRI dengan RDTL. “Urusan kedaulatan untuk anggaran perbatasan seharusnya tidak terbatas,” tegasnya.

Sebab, untuk urusan NKRI tidak bisa dihitung dengan berapa yang telah dikeluarkan. “Kami sudah melakukan upaya perbaikan terhadap TVRI, ini telah masuk dalam prioritas 2010,”katanya.

Ia pun menegaskan pentingnya sikap nasionalisme dalam tubuh lembaga penyiaran publik. Hal ini ditujukan supaya tidak lagi ada upaya memisahkan diri dari NKRI. “Berita-berita harus berpihak kepada NKRI,” ujarnya.

Sedangkan TB Hasanudin (F-PDI Perjuangan) mengungkapkan keprihatinanya terhadap situasi peranan TVRI yang belum menjangkau daerah perbatasan sehingga TV Swasta lebih banyak memutar ulang berita secara langsung.

“Seharusnya TV Swasta merelay dari TVRI,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Stasiun TVRI NTT Jani Yosef, mengungkapkan keterbatasan siaran lokal TVRI stasiun NTT belum mampu menjangkau seluruh wilayah NTT, termasuk wilayah perbatasan RI – RTDL.

Untuk mengatasinya, pihak TVRI mewajibkan semua kontributor untuk aktif meliput berita dan secara isidentil melakukan siaran dari stasiun pemancar pada masing-masing wilayah.

Oleh sebab itu, pihaknya meminta komitmen Komisi I DPR RI terhadap biaya sewa satelit supaya penyebarluasan informasi mencakup wilayah-wilayah perbatasan negara RI – RTDL.

“Kami mengusulkan anggaran sewa satelit bisa dimasukkan dalam APBN P T.A 2010 sebesar Rp. 4 miliar pertahun,” ujarnya. (da)