Anggota Komisi II DPR RI Hetifah Sjaifudian memberikan apresiasi terhadap pengajuan Daerah Otonom Baru (DOB) Apau Kayan. Akan tetapi disampaikannya bahwa terdapat banyak tahapan terkait DOB, diantara proses baru dapat dilaksanakan setelah peraturan terkait Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) selesai. Meski demikian, sambil menunggu, harus mempersiapkan beberapa hal yang dapat dipergunakan untuk membuat rekomendasi. 

"Kita harus berjuang bersama," tegas politisi Partai Golkar ini saat menerima perwakilan DPRD Kalimantan Utara pada Jumat, (18/11/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. 

Selain itu, Hetifah menjelaskan dirinya yang juga masuk dalam Tim Pengawas Pembangunan Daerah Perbatasan, dalam waktu dekat akan mengagendakan kunjungan untuk melihat langsung situasi. "Mohon kerjasama dan informasi lengkap, sehingga kami dapat memberikan rekomendasi secara tepat," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, daerah perbatasan adalah beranda terdepan untuk kedaulatan dan harga diri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, daerah perbatasan mutlak untuk mendapatkan perhatian serius. Hal itu disampaikan rombongan DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dan Tim Presidium Pemekaran Apau Kayan Malinau.

Rombongan berjumlah 22 orang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Martín Sablón. Ia menyampaikan usulan DOB untuk daerah terisolir yang berbatasan langsung dengan Serawak Malaysia ini. "Bicara tentang perbatasan, sama dengan bicara kedaulatan, kami dari DPRD sepenuhnya mendukung," ujar Martin.

Ketua Presidium, Ibau Ala menjelaskan bahwa sejak dahulu kehidupan penduduknya sangat tergantung kepada negara tetangga, karena jarak dengan Kabupaten Malinau justru sangat jauh. “Hanya dapat terhubung dengan pesawat udara saja. Tidak ada akses jalan darat ke sana," jelasnya. (hs) foto: jay/tt