PMN Untuk PT SMI Perlu Diaudit BPK
07-12-2016 /
KOMISI XI
Hampir setiap tahun. PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memperoleh penyertaan modal negara (PMN). Total PMN yang sudah disalurkan sebesar Rp24,3 triliun. Ini perlu diaudit oleh BPK untuk memastikan bahwa PMN tersebut betul-betul untuk membiayai pembangunan.Demikian ditegaskan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat mengikuti rapat Komisi XI DPR dengan Dirut PT. SMI, Rabu (7/12). Heri melihat, belum ada paparan yang jelas dari PT. SMI berapa sebetulnya kebutuhan PMN untuk tahun 2017. Ini penting sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja keuangan BUMN.
“Kalau kita tidak melihat catatan yang konprehensif, termasuk dengan rencana kerja yang akan dilakukan, tentu ini jadi catatan tersendiri. Saya mengusulkan, agar PMN pada periode ini jadi catatan, supaya tidak digunakan untuk membayar utang perusahaan. Selama ini, kita juga tidak tahu laporan keuangan konprehensifnya seperti apa. PMN ini benar digunakan untuk membantu proyek atau bayar utang,” kilah politisi Partai Gerindra itu.
Heri juga mengimbau, PMN yang disalurkan kepada PT. SMI hendaknya tidak digunakan untuk menutup angsuran yang tertunggak yang diberikan kepada sejumlah debitur. ”Kita minta untuk pencairan PMN 2017 dapat ditempatkan dalam rekening terpisah untuk memudahkan pengawasan, betul tidak dana PMN ini digunakan sesuai dengan peruntukkannya atau bisnis plan yang diajukan,” tambah Heri.
Bisnis plan khusus untuk PMN kali ini, lanjut politisi dari dapil Jabar IV itu, ternyata campur aduk dengan bisnis plan tahun-tahun sebelumnya. BPK perlu melakukan audit dengan tujuan tertentu atas PMN yang sudah dicairkan sebelumnya. “Saya berharap ini jadi catatan penting. Kita ingin PT. SMI sebagai alternatif tujuan pembiayaan pembangunan bisa berjalan dengan lebih baik,” tutup Heri. (mh) foto: azka/od.
