Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Azam Azman Natawijana merasa dikecewakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Pasalnya, dalam pertemuan antara Tim Komisi VI DPR dengan Pemprov Kaltara yang seharusnya dihadiri oleh Pimpinan Daerah seperti Gubernur Provinsi Kaltara Irianto Lambrie atau Wakil Gubernurnya, ternyata keduanya absen.

“Kami merasa kecewa karena baru pertama kali Komisi VI di satu provinsi yang sangat kurang perhatian, ternyata dalam pertemuan ini tidak dihadiri oleh pimpinan daerah, apakah itu gubernur, wakil gubernur atau wali kota,” ungkap Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono dengan nada kecewa, saat pertemuan dengan Gubernur Kaltara yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kaltara di Gedung Serbaguna Kantor Wali Kota Tarakan, Kaltara, Senin (19/12/2016).

Pertemuan ini hanya dihadiri Wakil Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kaltara Syaiful Herman, dan Kepala Disperindagkop Tarakan Tajuddin Tuwo.

Menurut politisi F-Gerindra itu, Komisi VI datang ke Kaltara tentu dengan satu komitmen untuk bisa membantu wilayah ini untuk menjadi lebih baik. Karena Komisi VI bermitra dengan semua kementerian yang berhubungan dengan masalah ekonomi, BUMN dan lainnya.

“Apalagi kami mendengar Kaltara akan membangun kawasan industri yang terintegrasi dengan kepelabuhanan. Jadi sebenarnya ini bisa dimanfaatkan oleh Pemprov Kaltara, dan kami memandang Kaltara ini penting,” tegas politisi asal Dapil Jatim itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi VI DPR Irmadi Lubis, Politisi F-PDI Perjuangan itu mengatakan Komisi VI merasa kecewa, karena Komisi VI datang ke Kaltara untuk mendapatkan masukan atau informasi tentang realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dan rencana serta program pembangunan yang akan dilakukan, terutama yang berkaitan dengan bidang lingkup Komisi VI yakni Perindustrian, Perdagangan, KUKM, BUMN dan Investasi.

“Masukan ini sebagai bahan untuk Rapat Kerja dengan mitra Komisi VI di masa persidangan yang akan datang. Ternyata kita malah tidak mendapatkan masukkan dari orang yang berkompeten (Gubernur, RED) untuk menyampaikan hal itu,” kecewa Irmadi.

Politisi asal Dapil Sumatera Utara itu berharap kepada kepala-kepala daerah, khususnya gubernur atau wakil gubernur bertanggungjawab setiap ada kunjungan DPR RI ke daerah. Pimpinan daerah harus dapat mengusahakan untuk bertemu dengan rombongan DPR RI.

“Tapi kalau tidak dapat bertemu kiranya tolong dapat diatur kembali waktunya, karena gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Masukan-masukan itu dapat kita terima kalau yang memberi informasi adalah yang berkompeten,” imbuh Irmadi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana mengatakan banyak permasalahan ekonomi di Kaltara yang harus dibahas. Salah satunya adalah masalah mahalnya biaya barang di Kota Tarakan. Termasuk mahalnya daging sapi akibat minimnya stok daging ke Kota Tarakan.

“Apa yang jadi masalah di Provinsi Kaltara, Gubernur harus mau terbuka. Karena pernyataan Gubernur itu yang kita pegang untuk kita bawa dalam rapat kerja dengan pemerintah atau menteri terkait. Ini lho permasalahan yang ada di Provinsi Kaltara,” kata politisi asal Dapil Jawa Timur itu.

Menanggapi hal tersebut, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Kaltara, Syaiful Herman mengatakan, bahwa Gubernur Irianto Lambrie sedang berada di Jakarta dan Wakil Gubernur Udin Hianggio memimpin upacara Hari Bela Negara.

“Jadi saya minta maaf atas absennya gubernur dan wakil gubernur. Nanti saya akan membuat laporan atas masukan dari rombongan Komisi VI kepada gubernur maupun wakil gubernur,” kata Syaiful.

Syaiful mengakui bahwa sampai sejauh ini masih ada beberapa permasalahan yang terjadi di Kaltara, terutama terkait pembangunan di daerah perbatasan, salah satunya infrastruktur jalan. Dia juga menyampaikan terkait dengan perdagangan ekspor, khususnya ekspor melalui udara. Namun masih ada beberapa kendala yakni masyarakat masih menginginkan ekspor laut.

“Kalau lewat laut itu resikonya banyak, contohnya gelombang besar dan juga waktu perjalanan lama,” katanya, sembari berharap berbagai permasalahan yang terjadi di Kaltara menjadi bahan masukan Komisi VI. (iw)/foto: iwan armanias/iw.