Untuk Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi, Komisi VI DPR mendorong Pemerintah Provinsi Riau agar sektor IKM dan UMKM di Provinsi Riau dapat berjalan optimal, dan tidak hanya mengandalkan ekonomi berbasis komoditi.

Hal tersebut mengemuka saat pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan Gubernur Provinsi Riau Arsyadjuliandi Rachman, beserta jajaran di kantor Gubernur Provinsi Riau, Senin, (19/12/2016). Tim Kunker dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Hekal bersama 16 anggota Komisi VI.

Mohammad Hekal mengatakan, Pemprov Riau saat ini sedang berusaha untuk memajukan wilayahnya, dimana dengan peran khusus yang dimiliki Riau sebagai Provinsi yang berkontribusi atas produksi minyak 40 persen, produksi minyak kelapa sawit sepertiga daripada produksi nasional, maka dengan kayanya Sumber Daya Alam (SDA) bagi bangsa Indonesia, Komisi VI mendorong pemerataan dan pengalihan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. 

"Kondisi ekonomi sekarang ini sedang lesu, dia (Pemprov Riau-red) banyak terpukul karena memang  bergantung pada SDA. Nah itu yang kita sampaikan dengan pak gubernur,  memang harus ada upaya-upayanya, agar, satu ada pemerataan dan pengalihan, jadi ekonomi jangan hanya berbasis kepada komoditi. Apalagi kita di komisi VI mendorong supaya ada IKM dan UKM ikut tumbuh. Dan memang dalam sejarahnya produksi yang dilakukan oleh provinsi Riau ini kan produksi bahan dasar primer saja, yaitu masih bicara minyak CPO. Namun untuk hilirisasi pengelolaan minyaknya tidak ada. Untuk mendukung itu semua memang yang harus didorong adalah pertumbuhan infrastruktur." Jelas Haekal.

 Menanggapi hal tersebut, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta dukungan Komisi VI DPR dalam memperkuat pasar dalam negeri terhadap komoditi perkebunan.

"Kita ajak komisi VI ini bagaimana memperkuat pasar dalam negeri terhadap komoditi perkebunan contohnya CPO kita. CPO kita itukan besar yang di ekspor daripada yang dibutuhkan dalam negeri, berarti hilirisasi kita belum berjalan sepenuhnya, jadi sekarang kebijakan pusat dan DPR RI itu perlu untuk meningkatkan  industri hilir, sekaligus memperkuat pasar dalam negeri,”terang Arsyadjuliandi.

Ia menambahkan, gal ini berguna, sehingga ada jaminan harga terhadap komoditi perkebunan, misalnya ada jaminan harga CPO yang pasti dalam jangka panjang dan ini juga pengaruh terhadap adanya jaminan harga tanaman buah segar di masyarakat, “Jadi gak seperti sekarang, sekarang kalau ekonomi global goyang sedikit harga pun berubah, kalau ada kepastian itu masyarakat pun bisa memprediksi tentang ekonominya sendiri,”harap Arsyadjuliandi. 

Anggota Komisi VI yang turut hadir dalam kunjungan tersebut, Aria Bima (F-PDIP), Eriko Sotarduga (F-PDIP), Juliari Batubara (F-PDIP), Adisatrya Suryo Sulisto (F-PDIP), Rieke Dyah Pitaloka (F-PDIP), Idris Laena (F-PG), Lili Asdjudiredja (F-PG), Bowo Sidik Pangarso (F-PG), Nurzahedi (F-Gerindra),  Sartono Hutomo (F-Demokrat), Nasril Bahar (F-PAN), Nasim Khan (F-PKB), Mantri Agoeng (F-PKS), Iskandar Syaichu (F-PPP), Mukhlisin (F-PPP), dan Slamet Junaedi (F-Nasdem).  

Kunjungan berlangsung 19-21 Desember 2016. Dengan agenda pertama melakukan Rapat Kerja dengan Gubernur Riau beserta jajaran Pemerintah Provinsi Riau bidang industri, perdagangan, koperasi UKM, BKPMD, juga Perbankan. (ndy) foto : Nadya/mr.