Komisi VI Minta Pertamina Bangun Sistem Pipanisasi

22-12-2016 / KOMISI VI

Untuk Mendorong Efisiensi anggaran distribusi minyak Pertamina dan peningkatan pendapatan Perusahaan Gas Negara (PGN), Komisi VI DPR RI Meminta Pertamina untuk membangun sistem Pipanisasi, dan meminta PGN untuk melebarkan marketingnya ke jaringan konsumen retail.

 

Hal tersebut mengemuka saat Komisi VI DPR RI Melakukan peninjauan ke Terminal BBM Sei Siak Marketing Operation Region I PT.Pertamina, Pekanbaru, Provinsi Riau, Selasa (20/12/2016).

 

" Jaringan pipa ini bisa juga memakai katakan dengan yang ada disini seperti Chevron dan lain-lain.  jadi bisa bekerjasama, nah begitu juga dengan memanfaatkan pembangunan jalan tol, dimana ini juga bisa di integrasikan dalam pembangunan proses pemipaan,  karena bagaimanapun juga dengan begini efisiensi secara biaya akan semakin kecil," ungkap Eriko Sotarduga.

 

Eriko menerangkan, bahwa hal ini guna menyikapi proses distribusi minyak Pertamina yang masih menggunakan kapal-kapal tongkang, untuk itu, Komisi VI DPR RI Meminta Pertamina untuk memanfaatkan pembangunan  jaringan pipa.

 

Disini Eriko pun mengingatkan pertamina soal kecenderungan dimana produksi minyak juga cukup berlebih, sehingga OPEC mengadakan pertemuan untuk bagaimana mengurangi produksi minyak, dan Indonesia saat ini keluar untuk sementara waktu mengingat tidak memungkinkan untuk menurunkan produksi minyaknya yang ada. Terkait hal tersebut Eriko mengingatkan pertamina agar siap untuk melakukan efisiensi-efisiensi.

 

"Caranya seperti apa itu yang tadi kita beri masukan-masukan, Artinya bagaimana dari produksi atau katakan yang di market dari pertamina ini yang begitu beragam dikurangi menjadi sesedikit mungkin, kalau di negara-negara maju sudah hanya  2 jenis paling banyak seperti itu. Nah itu yang bisa dilakukan oleh pertamina sehingga proses distribusinya bisa menjadi lebih efisien," jelas Politisi PDI Perjuangan tersebut.

 

Ketua tim kunker Riau Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohammad Hekal mengatakan, Kebutuhan BBM Pertamina Wilayah Sub Riau Mencukupi dan aman, terkecuali beberapa pulau terluar seperti pulau meranti dan pulau-pulau terluar lainnya yang belum terhubung. Menurutnya, Pertamina masih perlu beberapa depo-depo untuk melayani masyarakat walaupun tidak terlalu menguntungkan.

 

Dalam kesempatan ini, Mohammad Hekal pun menerangkan terkait menurunnya pendapatan Perusahaan Gas Negara (PGN), Hekal mendorong agar PGN merambah industri rumahan atau konsumen retail.

 

"PGN itu punya pipa-pipa besar disini, tapi mereka pada kondisi saat sekarang mengalami pendapatan yang menurun karena mereka klien nya semua industri besar kita dorong mereka siapnya memperbesar konsumen retail itu untuk rumah tangga, karena itu nanti pada saat ekonomi dunia naik turun yang akan stabil justru konsumen perumahan gitu kan," ujar Hekal.(ndy) foto : Nadya/mr.

 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...