Sejumlah Anggota Komisi I meminta supaya TNI AU dalam menyelesaikan sengketa aset, baik tanah maupun rumah dinas tidak dilakukan dengan cara represif atau kekerasan. Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih dalam proses hukum adalah perumahan Dwikora di Cimanggis. Hal itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I dengan KSAU Subandrio yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga didampingi Guntur Sasono, Sidharto Danusubroto dan Yusron Ihza Mahendra di ruang rapat Komisi I, Rabu (18/2). ”Saya tidak habis pikir untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan senjata laras. Itu pendekatan yang tidak mendidik,” tegas Syarief Hasan (F-PD). Menurutnya, dalam menyelesaikan permasalahan dengan Purnawirawan TNI AU yang masih menempati perumahan Dwikora Cimanggis tidak harus menggunakan cara kekerasan. Syarief menyarankan agar TNI AU melakukan dialog dengan warga setempat sambil menunggu keputusan hukum terhadap permasalahan yang terjadi. Syarief Hasan menilai dengan menyelesaikan permasalahan dengan jalan kekerasan hanya akan memberikan contoh yang tidak baik bagi masyarakat terutama anak-anak yang tinggal di wilayah itu. ”Anak-anak sekolah trauma, mereka benci TNI,” ujarnya. Lebih jauh, Syarief Hasan yang juga Ketua F-PD DPR RI mendesak supaya TNI AU tidak menempatkan pasukan dengan seragam lengkap dan senjata diperumahan Dwikora. Menurutnya lebih baik pasukan tersebut ditarik mengingat proses hukum permasalahan itu belum selesai. ”Harapan saya tidak ada alasan bagi TNI AU menempatkan pasukan di perumahan TNI AU Dwikora,” katanya. Dalam pertemuan dengan KSAU Subandrio, Syarief menyarankan supaya TNI membentuk Tim yang melakukan pendekatan kepada masyarakat setempat. Hal senada diungkap Andreas Pareira (F-PDIP) yang meminta penyelesaian sengketa aset TNI AU tidak diselesaikan dengan jalan kekerasan. Cara-cara kekerasan dianggapnya hanya akan memberi citra buruk pada TNI. ”Tolong jangan dilakukan demi pencitraan TNI AU,” katanya. Sementara itu Mutammimul Ula (F-PKS) meminta supaya pihak TNI AU dan warga perumahan Dwikora untuk menghormati keputusan hukum yang tengah berjalan dan menghindari tindak kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya, warga perumahan Dwikora merupakan bagian dari TNI AU. ”Hindari segala jenis kekerasan karena merupakan bagian dari keluarga TNI AU,” katanya. Ia berharap dalam penyelesaian kasus perumahan Dwikora akan tercapai win-win solution sehingga kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. ”Masih mungkin terjadi,” ujarnya. KSAU Subandrio dihadapan Komisi I menegaskan bahwa dalam waktu dekat tidak akan pengosongan diperumahan Dwikora Cimanggis. Namun demikian ia menghimbau supaya Purnawirawan yang masih menempati lokasi untuk segera meninggalkan wilayah itu. ”Untuk Bapak-bapak yang sudah punya rumah pribadi untuk meninggalkan komplek Dwikora. Akan kami bantu dalam perpindahannya,” katanya. Sementara itu, KSAU meminta agar Purnawirawan TNI AU di Komplek Dwikora yang belum mempunyai rumah pribadi untuk segera melakukan koordinasi dengan TNI AU. (bs)