DPR mendesak Komite Wanita Indonesia (Kowani) untuk ikut serta didalam menanggulangi masalah-masalah yang terjadi dengan TKW seperti ikut mengawasi permasalahan kekerasan yang sering terjadi pada Tenaga Kerja Wanita Indonesia (TKW) dan meminta Kowani menutup penyaluran-penyalurannya.

Demikian hal yang mengemuka saat Komisi VIII DPR menerima audensi Kowani, Dewi Motik Pramono, dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII Yoyoh Yusro, di Gedung Nusantara II DPR, (15/04). 

Menurut Anggota Komisi VIII,  Busro (F-PG), TKW sebaiknya ditiadakan saja dan anggarannya lebih baik dialokasikan untuk delapan program untuk menumbuhkan kepedulian bersama yang terbentuk pada Kongres XXIII Kowani. “Saya mendukung anggaran Kowani untuk masuk kedalam APBN 2010 tetapi sebelum itu diwujudkan, saya menginginkan adanya interaksi langsung antara Kowani dengan TKW, tegas Busro.

Hal senada juga disampaikan oleh Hasrul Azwar (F-PPP) yang meminta  Kowani untuk melakukan safari ke Instansi yang memiliki TKW sehingga mengetahui langsung permasalahan yang ada di lapangan,  ditelusuri dan diselesaikan permasalahannya karena TKW merupakan citra dan harga diri bangsa.

Sementara itu,  Ina Ammania (F-PDI Perjuangan) menanyakan peranan Kowani disaat banyaknya permasalahan TKW yang muncul tetapi Kowani tidak ikut terlibat menuntaskan masalah tersebut.  “Kami menginginkan aplikasi dan realitas kerja Kowani dalam menangani masalah TKW, barulah menyetujui anggaran APBN Kowani,” tegas Ina.

Terkait dengan APBN yang diajukan oleh Kowani, anggota Komisi VIII lainnya, Jazuli Juwaini (F-PKS) meminta  dalam penetapan anggaran APBN Kowani harus memilki program-program yang jelas, terutama dalam penaggulangan masalah Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan juga permasalahan kawin kontrak yang ada di Cianjur. (iw)