DPR menilai kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15-20 persen sangat membebani masyarakat sebaiknya ditunda.

Menurut Ketua DPR Marzuki Alie, Dirut PLN sebagai profesional harus mengkaji biaya produksi untuk listrik dengan detail, seperti biaya langsung energi, bahan bakar, dan berapa over heatnya terkait dengan produksi.

“PLN harus mencari benchmark berupa data-data komparatif mengenai besaran biaya langsung per KWH, dan over heatnya jadi bisa ditelusuri realnya,”paparnya.

Marzuki menambahkan, PLN harus segera melakukan proses alih teknologi di sektor ketenaga listrikan. Selain itu perlu dilakukan efisiensi di berbagai sektor hulu dan hilir “Jadi jangan berpikir perfect apabila tidak mencari solusinya,”tegasnya saat diwawancarai oleh Parlementaria baru-baru ini.

Sementara itu, menurut anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, kenaikan TDL merupakan solusi jangka pendek yang mahal karena dilihat dari cara investasinya, PLN menyewa genset dengan bahan baku BBM sehingga menyebabkan biaya tinggi. “Seharusnya PLN melakukan inovasi seperti membeli genset tetapi menggunakan bahan bakar LPG atau gas tabung,”katanya.

Pada kesempatan tersebut, Bobby mempertanyakan alasan pemerintah menaikkan TDL sementara subsidi juga ikut meningkat.  “Masyarakat banyak yang susah, sementara subsidi meningkat padahal hal tersebut dapat digunakan untuk hal yang lebih substansial bagi masyarakat,”paparnya.

Bobby menambahkan, Kenaikan TDL itu berjenjang berdasarkan kapasitas listriknya, seperti 450 VA itu rencananya naik 10 persen, 900 VA menjadi 5 persen, 1300 VA 10 persen, hingga totalnya paling besar 20 persen. “Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009, kenaikan TDL memang dimungkinkan selama sepersetujuan pemerintah, sedangkan pada UU No.47 tahun 2009 tentang asumsi APBN 2010 akan ada kenaikan khusus 6600 VA,”terangnya.

Awalnya, papar Bobby,  dirinya optimis terhadap kepemimpinan Dirut PLN yang baru karena semula dia berpikir bisa meningkatkan PLN lebih efisien namun kalau hanya meningkatkan biaya semua orangpun dapat melakukannya. “Terlihat adanya peningkatan biaya APBN tetapi tidak menambah pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini yang akan kita tanyakan dari asumsi APBN-P kepada pemerintah,”katanya.

Menurut Bobby, terdapat wacana terkait pembenahan PLN, yaitu dengan membagi PLN menjadi dua sektor hulu dan hilir.  Untuk  hulu persoalannya terkait dengan pengadaan energi primer yang tidak efisien, mix pembelian BBM dan batu bara yang terlalu tinggi, harga power plantnya dari produser yang kemahalan.  Sementara untuk sektor Hilir termasuk transmisi.

“Jadi sektor hulu dipisah sementara yang rugi hilir maka dalam menjalankan bisnisnya tidak usah memikirkan harga listrik dari produsen jadi bangun saja terus transmisi, bikin tiang yang banyak dimana-mana sehingga power plant yang independen bisa masuk sehingga biaya transmisi tidak termasuk di biaya keekonomian PLN,”terangnya.

Dia menambahkan, wacana ini sebetulnya sudah lama bahkan sudah dibuka sedikit didalam  UU No.30 tahun 2009 bahwa independensi power plant itu dimungkinkan yang bertujuan menekan biaya pembangunan power plantnya,”tandasnya.

           Bobby menyetujui adanya swastanisasi di sektor ketenagalistrikan namun harus dibahas secara menyeluruh sektor apa saja yang bisa dimasuki oleh pihak swasta. “Kalau di bidang transmisi tidak ada swasta yang mau masuk karena swasta tidak mungkin mau mengumpulkan uang tagihan listriknya, sementara disektor hulu bisa diswastanisasikan,”katanya. (si)