Meningkatkan Industri Nasional dengan Pendidikan Vokasi

20-03-2017 / KOMISI VI

Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI menyoroti soal pendidikan vokasi, hal ini menjadi perhatian guna mendukung peningkatan kualitas SDM industri nasional. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Rapat dipimpin  Ketua Komisi VI Teguh Juwarno di ruang  rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

Teguh meminta rincian konsep dan penjelasan dari Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, serta bagaimana skema kerja sama dengan Kementerian Pendidikan atau Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tidak hanya pimpinan komisi yang memberikan perhatian, Anggota Komisi VI lainnya, Sartono juga serius mendukung pendidikan vokasi.

 

"Kita fokus pada kegiatan industri yang kita kuasai dengan pendidikan vokasi," ujar Sartono, di ruang rapat  Komisi VI, Senin (20/3/2017).

 

Dia juga mengatakan, pendidikan kejuruan harus mendapat perhatian, karena dari sini bisa mencetak tenaga kerja taktis sesuai kebutuhan industri. Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menyarankan agar pola kurikulum dalam sekolah kejuruan melibatkan pelaku usaha dan pelaku industri agar silabus pendidikan sesuai dengan kebutuhan.

 

Menurut Airlangga pendidikan vokasi menjadi kegiatan kementerian yang menjadi prioritas, namun belum mendapat alokasi anggaran. Dia berharap ke depan bisa mendapat perhatian dan dapat direalisasikan secara serius oleh para pemangku kepentingan.

 

Rapat kerja ini juga membahas kinerja Kementerian Perindustrian selama tahun 2016 dan juga rencana kerja di tahun 2017. Selain itu Komisi VI juga mengevaluasi pelaksanaan APBN 2016 di kementerian tersebut. (eko/sc)/foto:mulya/iw. 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...