Fraksi PKS mengkritisi proses mekanisme penyaluran subsidi pupuk langsung kepada masyarakat. “penyaluran subsidi ini tidak jelas mekanismenya, karena itu perlu ada transparansi dan pengawasan yang bertujuan untuk meminimalisir adanya celah penyelewengan dana subsidi,”papar Anggota Komisi IV DPR RI dari PKS Rofi’ Munawar, di Gedung DPR, Jum’at (7/5).

Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) IV F-PKS menjelaskan, uji coba pola baru subsidi pupuk harus dilaksanakan dengan hati-hati, karena lemahnya sumber daya petani dapat memicu penyalahgunaan dana subsidi. “Fraksi PKS berharap uji coba tidak menimbulkan dampak negatif seperti BLT,”paparnya.

Solusinya, terang Rofi, subsidi tidak dilakukan kepada petani sebelum musim tanam dimulai. Karena patut diduga, adanya kemungkinan permainan antara penerima subsidi dan oknum yang membagikan dana subsidi.

“Agar tidak ada penyelewengan antara penerima subsidi dan oknum yang memberikan subsidi, pemerintah harus segera menghitung jumlah petani dan jumlah lahan garapan dengan baik. Semoga tidak ada penggelembungan data,” terang Rofi’ Munawar menanggapi akan adanya uji coba pemberian subsidi langsung pupuk kepada para petani di Kabupaten Karawang Jawa Barat bulan Oktober 2010.

Pada kesempatan tersebut Rofi’ Munawar menghimbau, pemerintah agar menjaga stok ketersedian pupuk di tingkat nasional. Kenaikan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi yang lalu jangan sampai mengurangi volume produksi pupuk.

“Bila tahun 2009 untuk sektor pertanian volume produksi pupuk urea mencapai 4,7 juta ton maka 2010 diharapkan volume produksi pupuk tetap stabil bahkan bisa ditingkatkan,”tandasnya.

Rofi menambahkan, pemerintah pusat agar melibatkan pemerintah daerah dalam rangka distribusi. “Pengamanan dan pengawasan jalur distribusi di kios-kios pengecer harus di maksimalkan, ini bertujuan untuk mencegah ketersediaan pupuk di pasar karena diborong oleh spekulan,”katanya.  (si)