Komisi VI DPR RI mendukung BUMN Asuransi untuk melakukan penyertaan investasi yang berdampak pada sektor riil, terutama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik untuk kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur kepada para nasabahnya seperti pembangunan rusunawa, rusunami, rumah sakit yang berkualitas dengan harga yang terjangkau.

            Demikian salah satu kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Perbankan dan Jasa Keuangan, beserta PT.Jamsostek,, PT.Askes, PT.Taspen, PT.Asabri. Selasa (11/5), di Gedung DPR, Jakarta.

            Selanjutnya, Komisi VI meminta kepada Deputi Kementerian BUMN bidang usaha perbankan dan jasa keuangan agar mengoptimalkan kinerjanya baik dalam aspek managemen, operasional maupun aspek keuangannnya, agar BUMN sektor asuransi tersebut tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas dan GCG (Good Coorperate Gorvermence) dalam setiap kegiatan usahanya.

            Dalam upaya mengantisipasi pelaksanaan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, komisi VI meminta kementerian BUMN menyusun dan mengkoordinir road map dan jadwal waktu opsi bentuk badan hukum keempat BUMN asuransi yang mencangkup strategi, langkah, biaya maupun kajian resiko dari proses tersebut.

            Untuk itu, BUMN Asuransi perlu mempersiapkan mekanisme pelayanan publik bagi penduduk kurang mampu termasuk pengadministrasian dana yang direncanakan berasal dari dana APBN berdasarkan Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional. (as)