Pemerintah Harus Serius Bantu Pahlawan Devisa

10-04-2017 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR Dewi Aryani menegaskan, saat inilah waktunya pemerintah benar-benar serius membantu Bupati Indramayu untuk mewujudkan Desa Migran Produktif (Desmigratif). " Bukan hanya saat launching saja,  tapi juga menjadi program yang harus dijalankan terus-menerus,” tandasnya saat kunjungan kerja spesifik di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Jumat, (07/04/2017).

 

Ia menjelaskan, Desmigratif- Desa Migran Produktif adalah suatu desa yang dikelola sedemikian rupa oleh pemerintah daerah setempat yang diperuntukkan bagi TKI perempuan yang setelah kembali bisa diberdayakan lebih produktif di desanya,” kata Dewi.

 

Lebih lanjut Dewi menerangkan bahwa jangan ada pelarangan TKI perempuan, “Pemerintah seharusnya jangan melarang TKI perempuan yang sudah punya anak untuk tidak menjadi TKI  karena waktunya tidak tepat, seharusnya pemerintah melarang dengan memberikan solusi. Misalnya harus ada lapangan pekerja lainnya, sebab TKI yang berangkat bukan secara tiba-tiba, mereka menjadi TKI karena masalah faktor ekonomi dimana daerahnya tidak ada lapangan pekerjaan yang menyerap dengan maksimal, dan mereka menjadi pahlawan devisa untuk negara kita.

 

“Mantan-mantan TKI yang sudah punya keterampilan nantinya bisa membuka lapangan pekerjaan di desanya, misalnya pabrik kerupuk, dodol mangga dan lain-lain. Ini merupakan pahlawan devisa untuk Negara, pemerintah harus mengerti hal ini” tambahnya.

 

Lebihlanjut ia mengatakan, program ini bisa menjadi desa percontohan nasional, “Kami dari Komisi IX DPR menilai, Desmigratif bisa menjadi model percontohan nasional, harusnya desa ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

 

“Pemda setempat menjelaskan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada saat launching lengkap dengan menghadirkan semua instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, Polisi Daerah Jawa Barat, Perbankan, Petugas Imigrasi. Tetapi sekarang mengalami kendala, ini menambah tingginya percaloan di Indonesia, masyarakat yang ingin menjadi TKI terpaksa harus menggunakan jasa calo atau sponsor untuk mengurus berkas-berkas tersebut” tutup Dewi. (chas,mp) foto:chas/od.

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...