Rapat Tim Pengawas Century DPR RI dengan Kapolri yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, yang didampingin Wakil Ketua DPR lainnya, Pramono Anung, ditunda sampai tanggal 28 Mei 2010 mendatang.

Penundaan tersebut dikarenakan bahan rapat yang disampaikan oleh Kapolri salah menggunakan bahan opsi A. akibatnya mayoritas anggota tim pengawas Century meminta rapat ditunda.

Pimpinan rapat Priyo Budi Santoso menutup rapat yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/5/2010) itu setelah anggota tim pengawas protes.

"Karena data yang dibawa Kapolri tidak sesuai dengan yang kita harapkan, kita tunda rapat ini," kata Priyo.

Untuk itu, Priyo meminta Kapolri untuk memperbaiki berkas untuk rapat yang akan datang. "Baiklah kami persilakan Pak Kapolri memperbaiki berkas dan kita akan adakan rapat lagi setelah Pak Kapolri memperbaiki," kata Priyo.

DPR menduga kesalahan dokumen berisi opsi A yang dibawa Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri (BHD) adalah kesalahan stafnya.

"Dugaan saya ada staf Polri yang salah meng-quote dari prakata awal. Karena dalam rekomendasi memang dicantumkan juga pandangan fraksi yang mendukung opsi A. Namun jelas sekali kesimpulan dan rekomendasi paripurna DPR adalah memilih opsi C," ujar Priyo Budi Santoso.

Priyo menambahkan, DPR sudah berpandangan Kapolri telah menindaklanjuti rekomendasi DPR dalam sidang paripurna yang memilih opsi C, yang menyatakan bailout bermasalah. Namun, dokumen yang dibawa Kapolri adalah opsi A (bailout tidak bermasalah).

"Kita maklumi. Kita memberikan waktu kepada jajaran Kapolri untuk merevisi. Karena ini kesalahan kecil tapi sangat substansial," jelasnya.

DPR yakin Kapolri tidak sengaja membawa dokumen yang salah itu. "Oleh karena itu kami akan mengundang Kapolri kembali setelah tanggal 28," tandas Wakil Ketua DPR dari Golkar ini.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan Anggota Tim Pengawas, Gayus Lumbuun, Kapolri Jenderal Pol Bambang Hendarso Danuri mengungkapkan jika Polri belum menerima data Pansus Century. Data satu troli tersebut tidak disampaikan ke Kapolri oleh Presiden SBY.(ol)foto:oll/parle/ray