Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah menjamin pasokan listrik untuk kebutuhan rumah tangga dan industri, tanpa harus memberatkan konsumen dengan menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL).

            Dalam Rapat yang dipimpin Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, membahas pemenuhan energi dalam negeri, dengan Deputi Meneg BUMN Bidang bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi dan Telekomunikasi beserta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Rabu (26/5) di Gedung DPR, Jakarta.

            Anggota Komisi VI Refrizal DPR RI mengharapkan pemerintah mempunyai kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan industri nasional. Pada era globalisasi dengan adanya kesepakatan Asean – China Free Trade Agreement (ACFTA) industri nasional yang dinilai telah terancam, ditambah lagi dengan tingginya suku bunga 14-15% dan rencana pemerintah untuk menaikan TDL. “Konsumen pengguna listrik, termasuk industri kecil (home industry) yang tersebar di seluruh Indonesia, akan terancam dan sulit bersaing,” katanya.

            Abdurrahman Abdullah Anggota Dewan dari Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan mengenai sering terjadi tabung gas yang meledak pada masyarakat di berbagai daerah, sedangkan  PT. PGN dan PT. Pertamina dinilai saling lempar tanggung jawab atas kejadian itu. “Jangan ada tabung gas yang meledak, sehingga rakyat jadi korban”, tegasnya.

            Idris Sugeng (F-PD) menilai Pemerintah tidak memperingan beban rakyat melainkan malah berencana menaikan TDL dan LPG. Dia mengingatkan adanya efek dari kenaikan harga itu, yang akan menambah jumlah rakyat miskin maupun pengangguran.  

            Anggota Dewan dari Fkaksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangam Sukur Nababan mengungkapkan bahwa daya saing industri Naisonal dalam menghadapi ACFTA, sangat lemah dibanding dengan negara lainnya seperti China, India, dan negara lainnya. Ditambah lagi dengan kenaikan TDL akan menambah kesulitan pada industri nasional khususnya Usaha MenengahKM. “Solusi yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya bukan dengan menaikan TDL”, katanya.

            Selain itu menurutnya, permasalahan kekurangan pemenuhan kebutuhan pasokan gas untuk PLN, harus ada sinergi antara PLN, Pertamina, dan PGN, sehingga dapat mengatasi kebutuhan pasokan gas bagi PLN. “Pemerintah harus memperinci kebutuhan gas dalam negeri dan persediaan gas yang ada,” tambah Sukur. Sehingga tidak timbul persepsi gas banyak, pertamina tidak memberikan kepada PLN, PGN gak nyasih, padahal gas itu ada.

            Ferrari Romawi (F-PD) Pemerintah diharapkan harus mencarikan solusi energi alternative bagi pembangkit listrik misalnya pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), agar permasalahan pasokan gas kepada PLN tidak terus berlanjut.   

            Saat RDP dengan Komisi VI, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan menyatakan bahwa perusahaannya masih mengalami kesulitan dalam menyediakan listrik di seluruh wilayah Indonesia, meskipun ia berharap dengan adanya langkah-langkah penyehatan perusahaan,  PLN bisa menyuplai listrik ke seluruh daerah.

            Ia menjelaskan, langkah-langkah PLN untuk melakukan penyehatan perusahaan itu adalah pengadaan gas satu juta million metric british thermal unit per day (MMBtud), mengganti sebagian besar mesin diesel, dan mengubah sistem subsidi ke bantuan langsung tunai (BLT) listrik.

            “Untuk mendapatkan gas satu juta MMBtud, PLN akan membangun terminal penerima atau receiving terminal di PLTGU Tanjung Priok dan PLTGU Muara Karang di Jakarta, kemudian di PLTGU Muara Tawar Bekasi, serta di PLTG Medan,” kata Dahlan Iskan

            Ia mengemukakan bahwa sebelumnya ada kesepakanatan atara PLN, Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk membangun perusahaan yang akan membangun receiving terminal gas di tiga tempat, namun karena lama tidak terealisasi akibat kesulitan membuat join venture company, maka PLN kemudian mengundurkan diri.
            Menurut dia, PLN memilih untuk mempersilakan Pertamina dan PGN membuat receiving terminal gas, sedangkan PLN lebih baik menjadi pembeli, yang penting gas tersedia.
            Dahlan menjelaskan bahwa saat ini kebutuhan baru bisa mencukupi untuk PLTGU Muara Karang dan PLTG Medan, sedangkan untuk PLTGU Muara Tawar belum bisa dipenuhi.

            “PLN akan membuat receiving terminal di PLTGU Muara Tawar dengan melakukan tender, sehingga bisa saja bersaing dengan Pertamina dan PGN yang membangun receiving terminal di PLTG Medan dan PLTGU Tanjung Priok,” katanya.

            Ia menambahkan, untuk menyehatkan perusahaan, pihaknya juga akan membangun pipanisasi ke beberapa PLTG di Semarang atau Tambak Lorong, sehingga perusahaan bisa Rp 3 triliun dalam satu tahun.

            Selain itu, juga mengusahakan “coal gasification”, yaitu proses mengubah batu bara padat menjadi gas batu bara yang mudah terbakar, selain itu juga PLN juga merencanakan membangun PLTU di 70 kota di Indonesia untuk memperoleh tambahan gas.
            “Kami sedang membangun PLTU kecil di 70 kota di Indonesia. Dari PLTU ini diharapkan kami memperoleh gas sebagai pengganti BBM yang mahal. Bahkan akan dikembangkan menjadi sekitar 150 PLTU,” katanya.

            Langkah lain yang akan dilakukan adalah memulai proyek pembangkit listrik tenaga surya di lima pulau, yaitu di Banda, Bunaken, Belawan, Wakatobi, dan Gilitrawangan.
            “Kami targetkan akhir tahun ini di lima pulau itu sudah bisa disuplai oleh listrik dari tenaga surya. Karena ini menjadi daerah proyek percontohan, maka di lima pulau itu tidak boleh ada listrik kecuali dari tenaga surya,” katanya. (as)