Komisi VIII Lakukan Fit and Proper Test Calon Anggota BNPB

23-02-2009 / KOMISI VIII
Komisi VIII DPR RI mulai melakukan Fit and Proper Test Calon Anggota Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dipimpin Wakil Ketua Komisi Chairunnisa (Fraksi Gokar) di Gedung Nusantara I, Senin (23/2). Menurut Chairunnisa, kandidat calon anggota BNPB sebanyak 18 orang. Sementara Fit and Proper Test akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut. Hari pertama, kata dia, fit and proper test akan dilakukan terhadap tujuh orang kandidat, yakni Ermiel H. Thabrani, SE., M.Si., Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo, Drs. Tjipto Hartono, Prof.Ir.H. Sarwidi, MSCE., Ph.D, Prof.Dr. Zainuddin Maliki, M.Si, Ir. Kasru Susilo, MPA., dan Dr.H. Ichary Soekirno Untuk hari kedua, menurut jadual akan dilakukan dari pukul 19.00 WIB hingga pukul 23.00 WIB kepada empat orang kandidat, yakni Dr. Sugimin Pranoto, M. Eng., Dr. Ir. Dina Ruslanjari, M.Si., Ir. H. Didik Eko Budi Santoso, MT., dan Dr. Sudibyakto Sedangkan kandidat-kandidat yang akan diuji pada hari terakhir yakni Ir. Eko Teguh Paripurna, MT., Dr. I. Nyoman Kandun, MPH., Drs. Thabrani, MM., Dr. Ir. Yuzirwan Rasyid, MS., KRT. Adikoesoemo Prasetyo, Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, MA., dan Azhari Ali, MM., Ak Chairunnisa menegaskan, masing-masing kandidat diberikan kesempatan menyampaikan visi dan misi, termasuk menjawab pertanyaan selama satu jam. Salah satu kandidat pada hari pertama, Dr. Agus Hasan Sulistiono Reksoprodjo menegaskan PNPB sangat diperlukan untuk meminimalisir bencana yang terjadi karena kesalahan ataupun akibat ulah manusia. Lebih lanjut Agus yang paparannya mengusung tema Membangun Badan Nasional Penanggulangan Bencana Yang Berdaya ini mengatakan, semua berkah dan anugrah yang ada di dunia, jika tidak dikelola dengan baik, tidak lagi menjadi berkah melainkan musibah. Karenanya kata dia, perlu badan yang mengatur supaya musibah atau bencana tersebut dapat dihindari atau diminimal dengan sebaik-baiknya. Ia berharap keberadaan BNPB tidak hanya dipusat, mengingat bencana tidak hanya terjadi di pusat. Selain itu, dirinya juga meminta agar melibatkan peran daerah. “Daerah harus dilibatkan, karena jika bencana itu terjadi di daerah, maka yang paling mengerti serta memahami kondisi daerah, ya orang-orang di daerah itu sendiri,” katanya Agus menawarkan empat solusi dalam hal penanganan bencana yakni membangun system yang baik, berdaya dan berkesinambungan, menangani kejadian secara rinci, memberikan kepastian ketersediaan anggaran yang memadai serta melakukan pengukuran atau evaluasi terhadap kinerja penanganan. (sw)
BERITA TERKAIT
Marwan Dasopang: Anggaran Visa Haji Dobel Harus Diusut Secara Hukum
09-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Dasopang, mengungkapkan bahwa salah satu...
Komisi VIII: Prabowo Belum Puas Penurunan Biaya Haji 2025, Harapkan Lebih Rendah Tahun Depan
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menjelaskan bahwa Presiden Prabowo belum puas dengan capaian penurunan Biaya...
DPR Ajukan Permohonan ke Prabowo: Lobi Pemerintah Saudi Tambahkan Kuota Haji
08-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI yang tergabung dalam Panja Biaya Haji 2025 mengunjungi Istana...
Optimalisasi Pelayanan, Komisi VIII Laporkan Hasil Panja Biaya Haji 2025 kepada Wakil Ketua DPR
07-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Panja Biaya Haji 2025 Komisi VIII DPR RI menyampaikan laporan kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco...