Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila telah dibentuk oleh Pemerintah. Unit kerja itu berada langsung di bawah Presiden Joko WIdodo. Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty berharap tugas unit kerja itu mendapat dukungan dari programLembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).

Demikian dikatakannya saat Komisi I DPR RDP dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas terkait Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Lemhannas dan Wantannas Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/6/2017).

“Presiden sudah membentuk gugus tugas itu. Namun memang dipertanyakan, bagaimana keterlibatan Lemhanas dan Wantanas seperti apa. Oleh karena itu, penguatan program Lemhanas dan Wantanas diharapkan ke hal-hal yang mendukung gugus tugas yang dibentuk Presiden tersebut,” kata Evita.

Politisi F-PDI Perjuangan itu melihat, saat ini kejahatan dan pendekatan melalui dunia siber, sangat kencang merusak dan melemahkan ideologi Pancasila masyarakat Indonesia. Sehingga perlu adanya implementasi penguatan Pancasila di masyarakat.

“Jadi memang kita harapkan program-program penguatan Pancasila tidak hanya di Lemhanas dan Wantanas, tapi juga pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak usulan oleh Komisi I, bagaimana publikasi Pancasila, misal dengan komik atau media lainnya, sehingga lebih mengena di masyarakat,” tutup politisi asal dapil Jawa Tengah itu.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR TB. Hasanuddin menghasilkan beberapa kesimpulan terkait pagu anggaran Lemhanas dan Wantannas. Pagu anggaran yang diusulkan oleh Lemhannas tahun 2018 sebesar Rp 227,6 miliar. Sedangkan, Wantannas mengajukan pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp 42,3 miliar.

“Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan menyampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk dapat ditindaklanjuti,” kata Hasanudin, membacakan kesimpulan rapat.

Politisi F-PDI Perjuangan itu menyampaikan bahwa pihaknya juga telah mendengar penjelasan Wantannas terkait usulan Pagu Tambahan Anggaran tahun 2018. Adapun penambahan yang diusulkan sebesar Rp 186,2 miliar.

Hasanudin menyampaikan, usulan tersebut nantinya akan disampaikan kepada Banggar DPR RI, sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran di Banggar.

Selain itu, Hasanudin juga mengatakan bahwa Komisi I DPR RI mendesak Lemhannas dan Wantannas untuk segera menyusun konsep, metode, kurikulum, dan model penguatan ideologi Pancasila.

“Serta pelaksanaan pembinaan Ketahanan Nasional dan Bela Negara secara Nasional,” tutup politisi asal dapil Jawa Barat itu. (sf,mp), foto : azka/hr.