Pelaksanaan Pemilu Umum Legislatif yang kurang dari dua bulan lagi diharapkan dapat berlangsung aman dan jujur serta demokratis. Selain itu, sejumlah Anggota Komisi I berharap TNI dalam pelaksanaan pemilu, baik legislatif maupun presiden dapat bersikap netral. Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Panglima TNI Djoko Santoso yang dipimpin Ketua Komisi Theo L Sambuaga didampingi Sidharto Danusubroto, Guntur Sasono dan Yusron Ihza Mahendra di ruang rapat Komisi I, Senin (23/2). ”Saya kira TNI sudah netral,” kata Joeslin Nasution (F-PG). Menurutnya, TNI sudah bersikap netral sejak era pemerintahan Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Merujuk hal itu, Joeslin berharap tidak ada lagi pihak yang meragukan netralitas TNI. ”Sejak zaman Gus Dur, TNI diminta netral. Ini sudah terbukti, sehingga tidak perlu diragukan,” ujarnya. Hal senada diungkap Andreas Pareira (F-PDIP) yang memberi apresiasi atas netralitas TNI dalam pemilu 2009 maupun Pilkada. Ia menjelaskan bahwa netralitas TNI juga disambut positif masyarakat. Sementara itu terkait dengan adanya dugaan Perwira TNI yang menyatakan asal bukan capres S, Andreas berharap jajaran TNI tidak terpengaruh. ”Mudah-mudahan TNI tidak terpengaruh,” katanya. Sutradara Gintings, anggota Komisi I dari F-PDIP menilai netralitas TNI dalam politik akan semakin baik bila diiringi dengan profesionalismenya. ”Netralitas TNI dalam politik akan berkembang baik bila profesionalismenya juga berkembang,” katanya. Lebih jauh, Sutradara Gintings menyambut baik adanya buku saku netralitas TNI. Ia berharap dengan adanya buku saku tersebut maka jajaran TNI dapat benar-benar bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif maupun Presiden. Sementara itu Panglima TNI Djoko Santoso dalam pertemuan itu mejelaskan bahwa TNI akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan instruksi Panglima TNI tentang pedoman netralitas TNI dalam pemilu. ”Sudah dijadikan buku saku dan selalau ada dalam saku setiap prajurit TNI,” katanya. Menurutnya, netralitas TNI sejatinya merupakan kehendak rakyat yang diamanatkan melalu Undang-Undang TNI maupun Undang-Undang Pemilu. Sementara itu mengenai sinyalemen asal bukan Capres S, Panglima TNI menjelaskan hal itu menjadi peringatan dan atensi baginya dan seluruh prajurit TNI agar netralitas TNI benar-benar terwujud dalam pemilu tahun 2009. ”Untuk itu pula pada setiap kesempatan, saya dan para Pimpinan TNI disetiap tingkatan organisasi tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang komitmen netralitas TNI,” katanya. Pemilu di Aceh Pelaksanaan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia yang kurang dari dua bulan mendapat sorotan Anggota Komisi I Andreas Pareira. Ia mengkuatirkan gejala-gejala adanya intimidasi dalam pelaksanaan pemilu di Aceh. ”Intimidasi akan mempengaruhi hasil pemilu,” katanya. Ia berharap tidak ada intimidasi dalam pelaksanaan pemilu di Aceh. Andreas menyayangkan bila hasil pemilu di Aceh legitimate namun dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis. ”Ini sangat mungkin terjadi,” katanya. (bs)