DELEGASI INDONESIA SERUKAN NEGARA-NEGARA APA HENTIKAN HUBUNGAN DENGAN ISRAEL

11-06-2010 / B.K.S.A.P.

Dalam rangka meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan diantara Negara-negara anggota Asian Parliamentary Assembly (APA) dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi Negara-negara Asia dari krisis keuangan global yang berkelanjutan, Delegasi Indonesia menyerukan Negara-negara APA untuk menghentikan hubungan sosial, politik dan ekonomi dengan Israel. 

            Demikian disampaikan Delegasi Indonesia Sidarto Danusubroto dalam Sidang Sub Komite APA, Jum’at (11/6) di Hotel Sultan Jakarta.

            Sidarto mengatakan, seruan ini sebagai bentuk protes keras terhadap aksi brutal Israel yang menyerang kapal “Freedom Flotilla” pada tanggal 31 Mei 2010 lalu yang tengah berlayar di perairan internasional dalam rangka menjalankan misi perdamaian dan kemanusiaan untuk membantu penduduk Gaza yang tengah menderita krisis pangan dan obat-obatan akibat blokade Israel.

            Delegasi Indonesia pada kesempatan ini juga juga mendorong Negara-negara APA untuk mengutuk keras agresi Israel karena berpotensi membahayakan aktifitas ekonomi, keuangan dan perdagangan dunia serta menyerukan Negara-negara APA untuk memberikan dukungan penuh bagi kemerdekaan Palestina dan hidup berdampingan secara damai dengan Negara-negara disekitarnya.

            Sidarto menambahkan, resolusi APA tentang Ramifications of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliaments yang diadopsi pada sesi ke-4 Sidang Pleno APA di Bandung Desember lalu menjadi acuan berguna untuk mengatasi krisis keuangan global.

            Namun demikian, kata Sidarto, seiiring dengan perubahan situasi ekonomi dan keuangan global yang cepat, perlu mengkaji ulang beragam strategi dan kebijakan yang telah dilakukan di masa lalu untuk menjamin kebijakan-kebijakan yang diambil oleh lembaga parlemen dan pemerintah di Asia saat ini dan di masa yang akan datang dapat lebih efektif daripada kebijakan-kebijakan di masa lampau. Sehingga, katanya, akan dapat mempercepat pemulihan ekonomi Negara-negara anggota APA.

            Dalam hal ini Delegasi Indonesia meyakini bahwa himbauan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan parlemen di Asia untuk mengendalikan dampak negatif krisis keuangan global sebagaimana tercantum di dalam Resolusi, perlu ditekankan dan dijaga.

            Di samping itu, kata Sidarto, Delegasi Indonesia juga ingin menyampaikan komitmennya untuk selalu mematuhi dan menghormati hukum-hukum serta regulasi internasional tentang transparansi pasar keuangan guna menjamin transparansi transaksi keuangan.

            Delegasi Indonesia menyambut baik dan menyepakati usulan Sekretaris Jenderal APA untuk memperpanjang mandat Sub Komite Ramification of International Financial Crisis for the Economies of the Countries of APA Member Parliament, untuk membentuk Tim Ahli yang berguna untuk memberikan saran dan masukan independen kepada Sub Komite terkait isu-isu krisis keuangan global di Asia.

            Menurut Sidarto, pembentukan Tim Ahli tersebut merupakan langkah konkret untuk mengatasi dinamika krisis keuangan global secara efektif. Selain itu, katanya, Delegasi Indonesia memandang perlu dibentuknya Tim Ahli yang berfungsi mempelajari kemungkinan pembentukan sistem pembayaran alternatif di asia.

            Sistem pembayaran alternatif tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi secara signifikan, tidak saja terhadap peningkatan hubungan ekonomi diantara Negara-negara Asia, tetapi juga terhadap penguatan fondasi ekonomi Asia. (tt/ra)foto:doe/parle/ray

BERITA TERKAIT
DPR Bahas Hubungan Bilateral dan Peran RI di BRICS Plus dengan Rusia
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich...
BKSAP Bahas Kerja Sama Energi Terbarukan dan Pendidikan dengan Singapura
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyambut baik kedatangan Duta Besar Singapura untuk Indonesia, Kwok...
Ravindra Hartarto Jelaskan Potensi Kerja Sama GKSB dengan 102 Negara
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Ravindra Hartarto, meyakini bahwa Indonesia dapat mempelajari...
Keberhasilan GKSB Bergantung pada Dukungan Diplomatik
30-01-2025 / B.K.S.A.P.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Mardani Ali Sera, menegaskan bahwa pembentukan Grup Kerja Sama...