PT Pertaminta (Persero) meminta maaf kepada Komisi VII DPR terkait surat yang dilayangkan PT Pertamina No. 0131/N00000/2009-S0 tertanggal 13 Februari 2009, perihal Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPR RI yang ditandatangani Sekretaris Perseroan, Toharso. Permintaan maaf ini disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT. Pertamina Karen Agustiawan saat Rapat dengan Komisi VII DPR yang dipimpin Ketua Komisi VII Airlangga Hartarto (F-PG), Senin (23/2). Karen mengakui, mekanisme penyampaian surat tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena itu Karen menyatakan permintaan maaf kepada Komisi VII DPR. “Kami meminta maaf atas dilayangkan surat tersebut dan berharap surat tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan,” jelas Karen. Sebelumnya, Anggota Komisi VII Hendarso Hadiparmono (F-PDIP), dalam rapat tersebut mengusulkan ada semacam pernyataan maaf dari PT. Pertamina. Menurutnya, reaksi Komisi VII DPR lebih dikarekanan adanya surat yang dilayangkan PT. Pertamina. “Kalau tidak ada surat, kan tidak akan seperti ini,” ujar Hendarso. Anggota Komisi VII lainnya, Burhanudin Burmaras (F-PD) mengatakan, yang menjadi permasalahan adalah surat yang ditandatangani oleh sekretaris perseroan PT. Pertamina. Karena itu Burmaras meminta Dirut PT. Pertamina untuk menulis surat permohonan maaf yang langsung dilayangkan kepada Pimpinan Komisi VII DPR yang berisi bahwa staf PT. Pertamina telah melakukan kesalahan. “Jadi ibu tulis surat ke Komisi VII DPR untuk minta maaf,” tegas Burmaras.(ol)