Indonesia masih mengalami darurat kesenjangan ekonomi, hal ini dapat dilihat dari hasil penilitian Bank Dunia yang menyebutkan 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional. Sedangkan 200 juta lebih penduduk lainnya hanya menikmati tak lebih dari 25 persen. Masalah tersbut  menjadi sorotan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Gorontalo.

Anggota Komisi XI Heri Gunawan menyampaikan, pemerintah sebagai eksekutif bertanggung jawab langsung mangatasi problem tersebut. Dia mengatakan, mengatasi kesenjangan merupakan ranah eksekutif, ini berkaitan bagaimana anggran bisa menggerakkan perekonomian di satu daerah.

Dilihat secara  nasional ini dibentuknya dari APBN. Anggaran negara jika dipakai secara tapat guna idealnya bisa menggerakkan roda perekonomian secara maksimal, di lain sisi bisa membuat pertumbuhan ekonomi. Selain itu bisa menggerakan entitas-entitas seperti UMKM, dan juga sektor pertanian bisa produksi mencukupi kebutuhan nasional. 

"Dari sektor distribusi ataupun perdagangan akhirnya bisa menggerakkan roda perekonomian sehingga ekonominya tumbuh. Kami berharap satu yang lain bisa terjadi sinergi sama-sama membangun daerah, yang ujungnya nanti bisa membangun negara," papar Heri, di Gedung BPK Provinsi Gorontalo, Jumat (14/7/2017) malam. 

Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim ini, Heri menegaskan agar antara eksekutor pemerintah daerah dengan auditor keuangan daerah menjalin sinergi, Gubernur dan para Bupati yang ada di Gorontalo bersama BPK dan BPKP menjalankan tugasnya masing-masing secara profesional. 

Heri memaparkan sinergitas kedua fungsi ini diharapkan bisa mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada di Gorontalo. Dia menyayangkan manakala masih adanya kesenjangan, gini rasion masih diantara 0,4. "Ini menandakan masih terjadi kesenjangan dan di sisi yang lain kemiskinan juga masih ada di Gorontalo," ungkapnya. 

"Bisa dikatakan pertumbuhan Gorontalo belum menyentuh secara keseluruhan, dan itu diakui oleh Pemda Gorontalo. Kami berharap di sini ada sinergi antara ketiga bagian ini (Pemda, BPK dan BPKP) khusunya dua antara pemeriksa dan pihak eksekutif. Agar keduanya bisa matching sehingga kami berharap dana desa yang digunakan itu benar-benar tepat sasaran dan penggunaanya pun jelas, itu harapan kami," jelas Heri.  

Tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia masih menganga, masalah ini mengharuskan pemerintah mengambil langkah strategis dalam rangka peningkatan perekonomian nasional melalui pemerataan pembangunan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Berdasarkan Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat keempat negara paling timpang di dunia. Sebab, 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. (eko/sc)/foto:eko/iw.