LRT Tidak Menyentuh Masyarakat Kecil

20-07-2017 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menyesalkan adanya proyek LRT (Light Rail Transit) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi yang dinilainya tidak menyentuh masyarakat kecil. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di ruang rapat Komisi VI, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).

 

“Saya menilai proyek LRT tidak menyentuh rakyat miskin. Karena sempat disebutkan rencana tiket LRT itu sebesar 12 ribu rupiah untuk sekali jalan. Jumlah sebesar itu mana mungkin bisa untuk rakyat kecil. Masyarakat menengah ke ataslah yang bisa menjangkau harga sebesar itu. Namun saya tidak yakin masyarakat menengah ke atas mau menggunakan transportasi publik tersebut. Mereka akan lebih memilih menggunakan transportasi pribadi. Di sini terus terang, jika yang lain setuju dengan proyek ini, saya malah yang termasuk tidak setuju,” ungkap Wachid.

 

Terlebih lagi, lanjut Wachid, proyek tersebut menggunakan dana yang diambil dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang pada awalnya ditujukan untuk Pulau Sumatera. Padahal ia menilai justru Pulau Sumatera lah  yang sangat membutuhkan transportasi untuk meningkatkan perekonomian antar daerah di Sumatera. (ayu/sc)/foto:naefurodji/iw.

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...