Wakil Ketua Komisi II DPR Taufik Effendi mengatakan, kunjungan tim monitoring ke Provinsi Lampung bertujuan untuk memantau langsung Pemilukada yang direncanakan akan berlangsung serentak pada tanggal 30 Juni mendatang di Provinsi Lampung.

"Selain itu, kita juga ingin mengetahui masukan-masukan dari daerah terkait UU no.22 tahun 2007 dengan melihat kelemahan-kelemahan dari segi aturan main, maupun mekanisme antara KPU, Bawaslu, Pemda dan sebagainya,"terang Ketua tim monitoring Pemilukada Provinsi Lampung, saat bertemu dengan jajaran Walikota Bandar Lampung, baru-baru ini.

Menurut Taufik, Tim juga ingin mengetahui persiapan H-20 dan setelahnya sampai paska pemilukada  15 hari kedepan. "Selain itu, kita juga ingin mendengarkan dan mengetahui kendala-kendala terkait kesiapan anggaran Pemilukada di Provinsi Lampung, dan semoga anggaran tersebut tidak mengganggu program kesejahteraan bagi masyarakat Lampung,"katanya.

Dia menambahkan, Pemilukada merupakan sebuah sistem yang terbentuk antara KPU, Panwaslu, dan Pemda. Karena itu diharapkan terbangunnya sistem yang utuh diantara lembaga tersebut. selain itu, Panwaslu juga harus memiliki kesiapan dari perangkatnya, dan kemampuan untuk memprediksi kemungkinan adanya penyelewengan Pemilukada.

Ketua Tim monitoring mengharapkan, tidak terjadinya hambatan yang berarti dalam Pemilukada di Provinsi Lampung. pasalnya, Pemilukada dilaksanakan secara serentak untuk Kabupaten dan kota. "Karena hal tersebut, Komisi II DPR mengadakan kunjungan ke berbagai daerah untuk meninjau proses Pemilukada,"tambahnya.

Pemilihan Kepala Daerah, tandasnya, harus mengedepankan kepentingan masyarakat banyak yang bertujuan mensejahterakan rakyat dan bangsa. "Semoga Pilkada kali ini dapat membuat masyarakat lebih cerdas dan semakin pintar dalam memilih pemimpinnya,"katanya.

Menurutnya, Komisi II DPR telah mengirim beberapa tim ke berbagai daerah diantaranya Provinsi Riau, Kalsel, NTT, NTB dan Provinsi Lampung diturunkan untuk meninjau proses pelaksanaan Pemilukada.

Dia mengatakan, Tim monitoring melihat proses pelaksanaan Pemilukada dari berbagai sisi diantaranya, proses pelaksanaan dan pentahapan seperti Program, anggaran, pedoman teknis Pemilukada, Bintek, dan pengolahan data Informasi kepala daerah. "Selain itu jangan lupa juga persoalan DPT yang selalu menjadi masalah, karena itu harus segera di inventarisir persoalan yang ada,"tambahnya.

Untuk proses pelaksanaan Pemilukada, jelas Taufik, KPU juga harus memperhatikan beberapa hal diantaranya, data pemilih, penyusunan data pemilih, pencetakan, logistik, dan persiapan apabila terjadi putaran kedua. (si)