Perkuat Fasilitas Kesehatan di Perbatasan

02-08-2017 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz mengatakan fasilitas kesehatan di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Entikong, Kalimantan Barat harus diperkuat, agar masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan tidak pergi ke negeri seberang untuk mendapatkan kesehatan yang primer. 

 

 “Kewajiban negara memberikan fasilitas kesehatan yang primer, maka kami akan mendorong Kementerian Kesehatan untuk menganggarkan pembangunan Puskesmas khususnya di daerah perbatasan,” kata Irgan usai meninjau salah satu Puskesmas yang ada di Entikong, Kalimatan Barat, Senin (31/7/2017). 

 

Selain pembangunan, pihaknya juga akan mendorong adanya revitalisasi pada alat kesehatan, penambahan  tenaga kesehatan, serta pemenuhan obat. “Tadi kita lihat fasilitas kesehatan belum memadai, dokter hanya ada satu, dan masih terjadi kekosongan obat, ini harus terus diperbaiki dan diperkuat,” ungkapnya.

 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati, yang menyayangkan kondisi Puskesmas di Entikong yang sudah terakreditas namun fasilitasnya belum memadai bahkan memprihatinkan. 

 

“Puskesam ini sudah terakreditasi, ini jadi pertanyaan bagi saya, bagaimana bisa terakreditas padahal fasilitasnya belum memadai, banyak hal yang perlu disempurnakan,” ungkap Okky. 

 

Salah satu yang menjadi perhatian Okky adalah ambulance yang hanya ada satu dan terlihat usang di Puskesmas. Bahkan dia menilai jika pasien dibawa dengan ambulance seperti itu, akan membuat pasien tambah sakit. “Ambulancenya sudah tidak layak, seperti bak terbuka, saya harap Dinkes di kabupaten ini betul-betul bisa memantau bagaimana pelayanan kesehatan di puskesmas,” katanya. 

 

Selain itu, Politisi PPP itu juga mendesak Kemenkes untuk segera menurunkan anggaran tambahan sebesar Rp 500 juta untuk Puskesmas Entikong. 

 

“Tadi saya sempat berbicara dengan Kepala Puskesmas, mereka mendapatkan tambahan biaya Rp 500 juta tetapi belum turun sampai sekrang. Kami akan menanyakan saat rapat karena revitalisasi puskesmas  menjadi keseharusan," pungkasnya. (rnm), foto : ria/hr.

 

BERITA TERKAIT
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Komisi IX Minta Masyarakat Tak Panik
10-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengapresiasi langkah cepat Kementerian Kesehatan terkait ditemukannya virus Human...
Dukung MBG, Kurniasih: Sudah Ada Ekosistem dan Ahli Gizi yang Mendampingi
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati, menyatakan dukungannya terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Nurhadi Tegaskan Perlunya Pengawasan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang...
Dukung Program MBG, Legislator Tekankan Pentingnya Keberlanjutan dan Pengawasan
07-01-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah secara resmi meluncurkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pada 6 Januari 2025 di 26 provinsi. Program...