Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menyayangkan adanya penyegelan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap ribuan ton gula milik petani Cirebon, Jawa Barat, baru-baru ini, dengan dalih tidak memenuhi kualitas Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Petani gula saat ini sedang terpuruk, malah kini gulanya disegel. Ibaratnya sudah jatuh, tertimpa tangga pula,'” kata Dave saat berdialog dengan para petani tebu yang tergabung dalam Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Jawa Barat dan seluruh Ketua APTRI Cabang Cirebon di Desa Karangsuwung, Kecamatan Karangsembung, Cirebon, Sabtu (26/8/2017) lalu.

Dalam dialog itu terungkap bahwa penyegelan sudah berlangsung sejak sepekan terakhir. Penyegelan oleh Kemendag itu, menurut para petani dilakukan sebelum pengambilan sampel sebagai bahan uji laboratorium. Menurutnya, sebaiknya Kemendag meninjau kembali penyegelan gula petani itu. Agar petani itu tidak dirugikan, gula dapat diuji di BPOM.

“Mereka itu petani yang sudah bertahun-tahun menjual hasil produksinya dan tidak pernah ada masalah. Mengapa baru sekarang dikatakan tidak layak konsumsi,” kata politisi F-PG itu seolah bertanya.

Yang aneh lagi, masih kata Dave, menurut penuturan para petani tebu, justru di saat bersamaan, gula rafinasi impor yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi industri makanan dan minuman (mamin), ternyata malah ditemukan beredar di pasaran. “Ini yang justru membingungkan, gula petani disegel, gula impor malah beredar,” imbuhnya.

Untuk itu, ia berkomitmen untuk membawa permasalahan ini ke komisi DPR yang terkait membahas masalah ini. Kendati permasalahan ini bukan menjadi bidang kerja Komisi I DPR, namun untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, maka ia mempunyai kewajiban untuk mendorong agar persoalan para petani ini bisa diselesaikan.

“Apalagi ini menyangkut konstituen saya. Saya akan coba dorong, khususnya teman-teman yang ada di Komisi VI DPR untuk menyikapi persoalan ini secara serius,” katanya.

Pada kesempatan itu, Dave juga meminta pemerintah untuk lebih optimal dalam mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sebab, selama ini karena masih banyak masyarakat yang belum terlalu memahami mengenai skema pengajuan kredit tersebut.

Pasalnya, menurut Dave sosialisasi KUR yang dilakukan pemerintah masih lemah. Ia melihat permasalahannya ada pada sosialisasi yang belum masif. Terutama menyangkut mekanisme pengajuan dan persyaratan administrasi.

“Untuk buat NPWP saja, para petani sudah kesulitan, ini bukti masih lemahnya sosialisasi program KUR,” analisa politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Sebagaimana diketahui, Kemendag sepekan lalu menyegel gula milik petani di Cirebon, masing-masing gula tersebut tersimpan di pabrik gula (PG) Sindanglaut 7.077 ton, dan PG Tersana 8.800 ton. Penyegelan itu terkait indikasi gula tak memenuhi standar.

Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga Kemendag, Syahrul Mamma, menjelaskan penyegelan pada gula petani yang belum laku terjual itu karena ada indikasi tak memenuhi standar ICUMSA yang ditetapkan. Penyelidikan dengan tes laboratorium pun dilakukan pasca gula tersebut dipasangi garis polisi. (sf,mp)/foto:dok.pri/iw.