Pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2009-2010 Komisi II DPR RI akan melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Provinsi Sulawesi Utara tanggal 05 sampai dengan 08 Juli 2010.

Tim Kunker Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 17 orang anggota, dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Chairuman Harahap dari Fraksi Partai Golkar didampingi Wakil Ketua Teguh Juwarno (F-PAN) dan sejumlah anggota lintas fraksi, yaitu Djufri, Abdul Wahab Dalimunthe, Amrun Daulay, dan Nanang Samodra dari Fraksi Partai Demokrat; Idrus Marham, Tubagus Iman Aryadi, Nurul Arifin, dan Taufiq Hidayat dari Fraksi Partai Golkar; Alexander Litaay, dan Eddy Mihati dari Fraksi PDI Perjuangan; Tossy Aryanto dari Fraksi PKS; Wa Ode Nurhayati dari Fraksi PAN; AW.Thalib dari Fraksi PPP; dan Abdul Malik Haramain dari Fraksi PKB.

 Tim Kunker pada hari pertama di Sulawesi Utara mengadakan pertemuan dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara beserta jajarannya membahas tentang pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk usul pembentukan daerah otonom baru dan evaluasi daerah otonom baru. Pelaksanaan program sistim informasi administrasi kependudukan (SIAK), dan masalah kepegawaian daerah, tenaga honorer dan kearsipan daerah.

Komisi II DPR RI yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria dan Komisi Pemilihan Umum, juga ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai persiapan Pilkada di bulan Agustus dan September 2010 yang akan datang dan anggarannya.

 Selama di Sulawesi Utara, Tim Kunker Komisi II DPR RI juga akan melakukan peninjauan ke Kantor Samsat, RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota dan SIAK Provinsi/Kabupaten/Kota.

           Maksud dan tujuan Kunker Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara, adalah ingin mendapatkan masukkan-masukkan dan aspirasi yang berkembang dari pemerintah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara. Masukkan-masukkan tersebut akan ditindaklanjuti dalam Rapat-rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan Presiden yang diwakili oleh Menteri-menteri terkait untuk mencari solusi yang terbaik, khususnya di bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Agraria dan Komisi Pemilihan Umum.(iw)