Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke Prov. NTB

    Meski mendapat apresiasi dari Anggota Komisi IV DPR RI yang sedang melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, program unggulan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, “Bumi Sejuta Sapi atau BSS” masih banyak kendala yang dihadapi para peternak di lapangan.

     Tim Kunjungan Kerja Komisi IV ke provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjumlah 16 orang, dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Muhammad Ja’far Hafsah. Setelah melakukan pertemuan dengan Gubernur NTB, TGH M. Zainul Majdi di Pendopo Gubernur, Tim mengunjungi kandang ternak sapi kolektif di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah.

     Di hadapan anggota Komisi IV DPR RI, Sekretaris Kelompok Tani Pide Lestari, Ahmad Supardi mewakili seluruh anggota kelompoknya menjelaskan, saat awal dibuat tahun 2001, kandang kolektif memiliki sapi betina induk 60 ekor dan pejantan 2 ekor. Pada tahun 2010 populasi mencapai 397 ekor, terdiri atas 100 ekor betina induk, 6 ekor pejantan, dan sisanya anakan. Supardi memaparkan, pengembangan peternakan di desanya didukung oleh pemerintah daerah dan  pemerintah Jepang melalui JICA (Japan International Cooperation Agency). “Setiap anggota yang menempatkan ternaknya di kandang kolektif diwajibkan menyumbang 25 kg. gabah kering per tahun. Gabah tersebut akan dijual untuk pengembangan kandang kolektif khususnya dan kelompok tani umumnya”, ujarnya menjelaskan.

     Supardi menambahkan, pihaknya dihadapi permasalahan permodalan, khususnya untuk penyediaan pakan ternak dan pemanfaatan limbah untuk kompos maupun biogas. Pada kesempatan itu, Supardi meminta agar anggota Dewan dapat memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan petani dan peternak.

     Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV berjanji akan memperjuangkan kebutuhan petani dan peternak, namun Komisi IV meminta agar Kelompok Tani memperbaiki manajemen kelompok menjadi lebih modern, atau membentuk koperasi. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Muhammad Ja’far Hafsah mengatakan, pemerintah pusat dan DPR RI sangat mendukung pemerintah daerah NTB dalam melaksanakan program-program yang pro rakyat, diantaranya dengan program Kredit Usaha Peternakan.

     “Agar target 1 juta sapi dapat tercapai pada tahun 2013, perlu dilakukan upaya penyelamatan sapi betina produktif, pengembangan unit pengolahan pupuk organik, pengembangan Lembaga Mandiri yang Melekat di Masyarakat (LM3), dan program lainnya”, ujar Ja’far Hafsah menjelaskan.

     Anggota Tim kunjungan Kerja Komisi IV yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI, Tamsil Linrung menjelaskan, alokasi anggaran untuk program Kredit Usaha Peternakan yang telah disetujui pemerintah pusat bersama DPR dalam APBN 2010, sebesar Rp. 145 miliar secara nasional, untuk NTB sebesar 65 Miliar. Dana tersebut disalurkan melalui Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah, agar penyaluran dan penggunaannya lebih terarah. Selain itu ada program Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO), dengan bantuan sapi 20-30 ekor per kelompok tani, juga program Lembaga Mandiri yang Melekat di Masyarakat (LM3) bidang peternakan.

     Tamsil memaparkan, setiap tahun lebih dari 200 ribu sapi betina produktif dijual atau dipotong. Hal ini tentu sangat memprihatinkan. Dengan program BSS, NTB diminta berada di garda terdepan dalam penyelamatan sapi betina produktif. “DPR akan mendorong pemerintah pusat agar menjadikan NTB sebagai lokasi pusat pengembangan sapi lokal secara nasional ”, tukasnya menambahkan. NTB (23/06). Rn/Tvp/YD.