Badan Keamanan Laut (Bakamla) memiliki tugas utama untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Sehingga, Bakamla harus menjadi institusi yang diandalkan untuk menjaga keamanan laut Indonesia.

“Bakamla yang menjadi koordinator antara Polisi Air, Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta institusi terkait lainnya dalam menjaga laut kita. Semua yang berurusan dengan laut, Bakamla yang menjadi andalan kita,” tegas Anggota Komisi I DPR RI Elnino M. Husein Mohi, usai RDP dengan Bakamla di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Namun yang cukup mengecewakan politisi F-Gerindra itu, Presiden yang selalu mengumandangkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim, berbanding terbalik dengan anggaran yang diberikan kepada Bakamla. Anggaran Bakamla dinilai terlalu minim.

“Bakamla tidak berani mengajukan anggaran yang besar. Karena ketika mengajukan yang besar, itu selalu dikurangi oleh pemerintah. Bahkan anggarannya pernah dikurangi Rp 200 miliar. Mereka bisa apa dengan keadaan itu,” kata Elnino seolah bertanya.

Elnino menegaskan, saat ini yang dibutuhkan adalah penguatan Bakamla. Jika pemerintah serius dalam menjaga laut Indonesia, Komisi I pun bertekad menguatkan Bakamla. Apalagi pemerintah sekarang konsentrasi dengan laut, seharusnya dengan menambah anggaran Bakamla.

“Ada banyak yang dibutuhkan oleh Bakamla. Untuk keamanan laut seperti kapal patroli, kerjasama dengan polisi air, AL, hingga KKP. Untuk menjadi lembaga yang seperti rencana awal dibentuknya Bakamla yang menjaga keamanan laut, harus melihat dasar hukum dibentuknya Bakamla,” tutup politisi asal dapil Gorontalo itu. (sf,mp) foto: runi